SAMPANG, RadarBangsa.co.id — DPRD Kabupaten Sampang mulai membedah capaian dan kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang melalui agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sampang Tahun 2025.
Rapat Paripurna ke-IV Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Graha Paripurna DPRD Sampang, Kamis (30/4/2026), menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
Pembahasan LKPj dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, penggunaan anggaran, hingga capaian program yang dirasakan masyarakat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sampang Rudy Kurniawan didampingi jajaran wakil ketua DPRD serta dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi, Wakil Bupati Ahmad Mahfudz, Forkopimda, kepala OPD, camat, hingga pimpinan BUMD.
Ketua DPRD Sampang Rudy Kurniawan menegaskan rekomendasi DPRD bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir,” ujar Rudy.
Politisi Partai NasDem itu menyebut rekomendasi DPRD diharapkan menjadi catatan penting bagi Pemkab Sampang dalam memperbaiki kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, evaluasi tersebut juga menjadi langkah untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berdampak pada kebutuhan warga, mulai sektor infrastruktur, pelayanan administrasi, kesehatan, hingga pembangunan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan apresiasi atas masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD terhadap LKPj pemerintah daerah.
Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan tetap transparan dan akuntabel.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Slamet Junaidi.
Pembahasan LKPj ini sekaligus menjadi sorotan publik terkait sejauh mana program pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Sampang.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Yak
Editor : Zainul Arifin
