SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026, suhu politik di sejumlah desa di Kabupaten Sidoarjo mulai memanas. Pemerintah daerah pun mulai bergerak mengantisipasi potensi konflik politik, praktik politik uang, hingga ancaman penyalahgunaan dana desa yang kerap muncul setelah kontestasi berlangsung mahal.
Sebanyak 230 calon kepala desa (cakades) dari 80 desa di 17 kecamatan dikumpulkan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026), untuk mengikuti pembekalan khusus. Namun agenda tersebut bukan sekadar seremoni administratif.
Di hadapan ratusan peserta, Bupati Sidoarjo Subandi secara terbuka menyinggung tingginya biaya politik Pilkades yang dinilai berpotensi mendorong kepala desa melakukan korupsi ketika menjabat.
“Komitmen kita Pilkades damai. Jangan sampai Pilkades tanggal 24 Mei nanti menjadi kegaduhan di desa. Semua calon dan tim sukses harus menjaga stabilitas politik,” tegas Subandi.
Peringatan itu muncul seiring meningkatnya tensi politik di sejumlah wilayah menjelang tahapan kampanye. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Forkopimda bahkan telah memetakan desa-desa yang dinilai rawan konflik horizontal maupun gesekan antarpendukung.
“Kita sudah mapping daerah-daerah yang rawan politiknya tinggi,” ujarnya.
Subandi menilai Pilkades seharusnya menjadi ruang demokrasi sehat untuk melahirkan pemimpin desa yang mampu membangun wilayahnya, bukan justru memecah hubungan sosial masyarakat akibat persaingan politik yang berlebihan.
Sorotan paling tajam diarahkan pada fenomena mahalnya ongkos politik desa. Menurutnya, banyak calon kepala desa mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah demi memenangkan Pilkades, padahal penghasilan kepala desa dinilai tidak sebanding.
“Kalau habis Rp300 juta sampai Rp500 juta tentu tidak nutut. Kalau biaya politik tinggi, ujung-ujungnya bisa korupsi karena gaji kepala desa hanya sekitar Rp5,5 juta,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi alarm serius di tengah besarnya dana desa yang terus meningkat setiap tahun. Jabatan kepala desa kini dianggap semakin strategis karena memiliki kewenangan mengelola anggaran pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam jumlah besar.
Karena itu, pembekalan terhadap para cakades dinilai penting agar mereka memahami tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, hingga etika kepemimpinan.
“Makanya ada pembekalan supaya nanti bisa menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat desa.
Ia meminta seluruh kandidat mengedepankan kampanye yang santun dan edukatif, bukan politik transaksional maupun provokasi antarpendukung.
“Kampanye harus santun dan edukatif. Visi misi juga harus mengacu pada potensi serta kebutuhan masyarakat desa,” tandasnya.
Pilkades serentak Sidoarjo tahun ini dipandang bukan sekadar perebutan jabatan tingkat desa. Lebih dari itu, kontestasi tersebut menjadi ujian besar bagi kualitas demokrasi lokal dan integritas pengelolaan dana desa yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
- Koperasi Merah Putih Mulai Diperkuat, Puluhan Desa di Lubuk Linggau Dapat Kendaraan Operasional
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
