SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI Lia Istifhama mendorong perbankan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha pemula yang selama ini kesulitan mendapatkan kredit akibat kendala administrasi dan catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Sorotan itu disampaikan senator Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Bank Mandiri Regional VIII Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, isu akses modal bagi pelaku usaha kecil menjadi pembahasan utama karena dinilai masih menjadi persoalan serius di lapangan.
Ning Lia menilai banyak UMKM sebenarnya memiliki usaha potensial, namun terhambat memperoleh pembiayaan karena sistem penilaian kredit yang ketat. Dampaknya, pelaku usaha kecil sulit berkembang dan kalah bersaing di tengah tekanan ekonomi.
“Saya mengapresiasi langkah Bank Mandiri yang terus mendorong UMKM naik kelas, termasuk pembiayaan nominal kecil yang sangat dibutuhkan pelaku usaha pemula,” ujar Lia Istifhama.
Ia secara khusus menyoroti kendala SLIK yang kerap menjadi penghalang akses kredit masyarakat kecil. Menurutnya, persoalan administratif seharusnya tidak mematikan peluang usaha warga yang masih produktif dan memiliki potensi berkembang.
“Perlu ada solusi agar UMKM yang sebenarnya potensial tidak terhambat hanya karena kendala administratif. Edukasi dan pendampingan juga harus diperkuat,” tegasnya.
Isu ini menjadi penting karena sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Ketika akses pembiayaan tersendat, maka kemampuan pelaku usaha bertahan dan membuka lapangan kerja ikut terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Region VIII Jawa Timur Muhammad Assidiq Iswara menjelaskan bahwa kebijakan SLIK sepenuhnya mengikuti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski demikian, pihaknya menyebut terdapat wacana pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak dimasukkan dalam sistem SLIK. Kebijakan itu dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM pemula untuk memperoleh akses modal awal.
“Rumah BUMN menjadi wadah bagi UMKM untuk naik kelas, mulai dari usaha kecil hingga berorientasi ekspor. Kami juga memberikan akses pembiayaan bertahap mulai Rp10 juta sampai Rp100 juta disertai pendampingan usaha,” jelas Assidiq.
Selain pembiayaan, Bank Mandiri juga mengembangkan program Rumah BUMN sebagai pusat pelatihan dan pendampingan UMKM. Program tersebut mencakup pembinaan usaha, penguatan pemasaran digital, hingga fasilitasi ekspor bagi pelaku usaha yang dinilai siap berkembang.
Jawa Timur sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan UMKM karena memiliki jumlah pelaku usaha mikro yang besar. Karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor perbankan dinilai penting untuk memperluas layanan keuangan yang lebih inklusif.
Tak hanya fokus pada penyaluran kredit, Bank Mandiri juga menggandeng lembaga penjamin seperti Askrindo untuk membantu restrukturisasi kredit UMKM agar usaha warga tetap sehat dan berkelanjutan.
Assidiq berharap kolaborasi dengan pemerintah dan DPD RI terus diperkuat demi menciptakan ekosistem UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Kami mendorong UMKM berkembang dengan modal karena kami memiliki tanggung jawab untuk membangun kemandirian usaha agar berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar