SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI Lia Istifhama menyoroti masih sulitnya akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama usaha pemula yang terkendala riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Persoalan itu menjadi perhatian saat senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia melakukan kunjungan kerja ke kantor Bank Mandiri Regional VIII Jawa Timur di Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, Lia menilai banyak pelaku UMKM sebenarnya memiliki usaha potensial, namun gagal mendapatkan pembiayaan hanya karena terbentur catatan administratif perbankan.
“Kami berharap ada solusi agar UMKM yang sebenarnya layak dan produktif tidak terhambat hanya karena persoalan administratif. Edukasi dan pendampingan juga harus diperkuat,” ujar Ning Lia.
Ia menegaskan, akses pembiayaan menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha kecil di tengah tekanan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Menurutnya, kredit usaha dengan nominal kecil justru sangat dibutuhkan pedagang pemula untuk mempertahankan usaha dan membuka lapangan kerja baru.
Ning Lia juga mengapresiasi langkah Bank Mandiri yang dinilai mulai membuka akses pembiayaan lebih inklusif bagi sektor UMKM.
“Saya mengapresiasi komitmen Bank Mandiri dalam mendorong UMKM naik kelas, termasuk pembiayaan kecil yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Sorotan utama dalam pertemuan itu adalah sistem SLIK OJK yang kerap menjadi hambatan pengajuan kredit. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh pinjaman meski hanya memiliki persoalan kolektibilitas ringan atau keterlambatan pembayaran sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Regional Chief Executive Officer (RCEO) Bank Mandiri Region VIII Jawa Timur, Muhammad Assidiq Iswara, menjelaskan bahwa kebijakan SLIK sepenuhnya mengacu pada aturan regulator.
Namun demikian, kata Assidiq, terdapat wacana agar pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak dimasukkan dalam sistem SLIK sehingga akses kredit masyarakat kecil bisa lebih longgar.
“Harapannya, pelaku UMKM pemula tetap memiliki peluang mendapatkan akses pembiayaan tanpa terbebani catatan kredit nominal kecil,” jelasnya.
Selain pembiayaan, Bank Mandiri juga memperkuat program pendampingan melalui Rumah BUMN. Program tersebut difokuskan untuk membantu UMKM berkembang melalui pelatihan usaha, pembinaan manajemen, hingga fasilitasi ekspor.
Menurut Assidiq, pendampingan menjadi penting agar UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan usaha.
“Rumah BUMN menjadi wadah UMKM naik kelas. Kami memberikan pembiayaan bertahap mulai Rp10 juta hingga Rp100 juta disertai pendampingan usaha,” ujarnya.
Jawa Timur sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan UMKM karena memiliki jumlah pelaku usaha mikro yang besar dan menjadi penopang ekonomi daerah.
Karena itu, sinergi antara perbankan, pemerintah, dan regulator dinilai penting agar akses layanan keuangan semakin merata, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini sulit menjangkau kredit formal.
Bank Mandiri juga menggandeng lembaga penjamin seperti Askrindo untuk mendukung restrukturisasi kredit UMKM agar usaha tetap sehat dan mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi.
Assidiq berharap kolaborasi dengan pemerintah dan DPD RI dapat memperkuat ekosistem UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
“Kami memiliki tanggung jawab untuk mendorong UMKM berkembang dan mandiri agar usahanya bisa berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar