MALANG, RadarBangsa.co.id – Anggota DPRD Kota Malang dari Komisi B, Abu Bakar, melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Tahun 2025 pada Selasa (19/2/2025). Acara ini berlangsung di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan tema utama sosialisasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Abu Bakar menegaskan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat. Ia juga membantah berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan akibat kebijakan tersebut.
“Jadi gini mas, tema reses kali ini membahas tentang Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami ingin menegaskan bahwa Inpres tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Sekarang ini banyak framing yang mengatakan bahwa kebijakan ini akan memangkas anggaran pendidikan, kesehatan, dan lainnya, padahal itu tidak benar,” ungkap Abu Bakar.
Selain membahas Inpres, Abu Bakar juga menyoroti isu kelangkaan gas elpiji 3 kg yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini banyak informasi yang menyebutkan bahwa gas melon tersebut langka dan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kami juga membahas mengenai gas elpiji 3 kg yang katanya langka. Mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan, tapi yang kami dorong adalah harga yang seharusnya Rp16.000 namun masih banyak yang menjual di harga Rp18.000,” katanya.
Terkait hal ini, Komisi B DPRD Kota Malang telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pertamina untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg di pasaran. Abu Bakar berharap tidak akan ada kelangkaan gas menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.
Dalam sesi diskusi, Abu Bakar juga menanggapi pertanyaan terkait efisiensi anggaran. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan anggaran di bidang kesehatan maupun pendidikan, meskipun efisiensi tetap diperlukan di beberapa sektor lainnya seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Saya ingin menegaskan agar masyarakat tidak salah paham terkait efisiensi anggaran. Tidak akan ada pemotongan anggaran untuk bidang kesehatan maupun pendidikan. Saya berharap media juga dapat membantu menyebarluaskan informasi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” jelasnya.
Dalam reses tersebut, Abu Bakar juga menampung berbagai permasalahan yang disampaikan oleh warga, mulai dari banjir, kesehatan, PDAM, hingga pendidikan, seperti zonasi, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Masalah banjir masih menjadi keluhan utama warga. Namun, karena bidang saya tidak membidangi hal tersebut, kami tetap akan membantu melalui komisi yang menangani permasalahan ini,” ujarnya.
Terkait permasalahan PDAM, Abu Bakar menuturkan bahwa pihaknya telah membantu memperbaiki pipa air di RW 3 yang sempat mengalami gangguan distribusi.
“Beberapa waktu lalu, kami menerima laporan dari warga RW 3 terkait pipa PDAM yang bermasalah. Alhamdulillah, setelah kami turun langsung malam-malam bersama Dirut Tugu Tirta, Mas Prio, permasalahan ini dapat terselesaikan dan berdampak positif bagi tiga RT,” tuturnya.
Abu Bakar menekankan pentingnya komunikasi antara warga dengan wakil rakyat agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan.
“Saya berharap warga selalu mengomunikasikan permasalahan yang ada, meskipun kami bukan komisi yang membidanginya. Namun, kami bisa menjadi jembatan agar masalah tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cepat,” tegasnya.
Di akhir acara, Abu Bakar mengingatkan bahwa Partai Gerindra saat ini memiliki peran penting di tingkat nasional maupun daerah.
“Jangan lupa, Partai Gerindra sekarang memegang peran sebagai pemilik Wali Kota, Presiden, dan Gubernur. Pesan kami adalah, Partai Gerindra akan terus berjuang tanpa akhir,”pungkasnya.
Penulis : Windu Setiawan
Editor : Zainul Arifin
