SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus menaruh perhatian pada penguatan ekonomi akar rumput. Tak melulu soal kota, Khofifah kini menggandeng Perum Bulog untuk menyokong kebutuhan pokok koperasi-koperasi yang tumbuh di desa-desa.
Ajakan ini disampaikannya langsung saat menerima kunjungan Kepala Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (18/7). Di hadapan jajaran Bulog, Khofifah menekankan pentingnya sinergi konkret untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang kini jumlahnya telah mencapai 8.494 unit tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Jatim.
“KDMP bukan hanya lambang semangat gotong royong ekonomi desa, tapi juga alat distribusi yang nyata. Kita butuh pasokan bahan pokok yang langsung, tanpa perantara yang berlapis. Di sinilah negara harus hadir,” tutur Khofifah.
Ia menjelaskan, tantangan ke depan bukan hanya mendirikan koperasi, melainkan memastikan mereka bisa berdiri tegak secara mandiri. Itu berarti harus ada penguatan dalam hal manajemen, model bisnis yang sehat, hingga sistem logistik yang efisien.
Untuk itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini mendorong Bulog agar lebih aktif terlibat dalam penyaluran komoditas penting seperti beras, gula, dan minyak goreng ke koperasi-koperasi tersebut. Bahkan, ia membuka peluang kerja sama lebih luas dengan BUMN lain untuk kebutuhan pupuk dan LPG.
“Menyalurkan bahan pokok ke KDMP bukan cuma soal harga dan distribusi. Ini bagian dari amal sosial. Negara harus hadir di tengah kebutuhan rakyat, apalagi di desa,” ujarnya.
Khofifah juga menggarisbawahi bahwa pola distribusi Bulog yang kini lebih langsung—tanpa banyak perantara—harus bisa dimanfaatkan oleh KDMP. Menurutnya, model ini mampu memangkas jalur distribusi, menjaga kestabilan harga, sekaligus menekan potensi kecurangan di lapangan.
Ia juga menyinggung perlunya penyederhanaan prosedur bagi koperasi agar bisa mengakses suplai dari Bulog secara cepat dan mudah. “Kami ingin pada Desember nanti seluruh KDMP di Jatim sudah aktif. Ini bukan sekadar program ekonomi, tapi gerakan sosial untuk memastikan bahan pokok sampai ke masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan KDMP tak bisa hanya ditumpukan pada pasokan bahan. Koperasi tetap harus dikelola secara profesional—dengan akuntabilitas, pelatihan SDM, hingga tata kelola yang baik. Menurutnya, pendampingan dari pemerintah maupun BUMN jadi hal yang tak bisa ditawar.
“KDMP ini unit usaha koperasi, bukan proyek bantuan. Maka pengelolaannya harus sehat, mandiri, dan transparan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Jatim bersama Bulog dan sejumlah mitra akan menggelar rapat teknis. Fokusnya: menyusun peta jalan penguatan KDMP, mulai dari pola konsinyasi hingga integrasi dengan cadangan pangan milik pemerintah daerah.
“Yang paling penting, sistem ini harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa,” tutupnya.
Di sisi lain, Kepala Bulog Jatim, Langgeng Wisnu, menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan kesiapan penuh Bulog dalam menyalurkan bahan pokok langsung ke KDMP secara rutin dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal logistik. Ini strategi bersama untuk memperluas akses pangan, menstabilkan harga, dan memperkuat ekonomi desa,” ujar Langgeng.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
