BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima. Uji coba perdana digelar di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, pada Kamis (18/9/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan masyarakat menyambut positif sistem pendaftaran digital ini. Prosesnya dinilai lebih cepat dan sederhana, baik dilakukan secara mandiri maupun melalui bantuan agen perlindungan sosial (perlinsos).
Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya berbondong-bondong datang ke balai desa sejak pagi. Dari 1.147 kepala keluarga di Kemiren, sebanyak 400 sebelumnya sudah menjadi penerima bansos.
“Dengan adanya sistem digitalisasi, siapapun warga yang merasa membutuhkan bisa mendaftarkan diri. Harapannya, mereka yang benar-benar layak tapi belum tersentuh bantuan bisa terakomodasi,” ujarnya.
Senada, Kepala Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menilai digitalisasi akan membantu kerja pemerintah desa. “Selama ini masih ada warga yang taraf hidupnya sudah meningkat tapi tetap dapat bantuan. Dengan sistem ini, data lebih fleksibel dan tepat sasaran,” katanya.
Program ini juga diapresiasi berbagai elemen masyarakat. Ketua Bamag Banyuwangi, Pendeta Anang, menilai digitalisasi akan menutup celah kesalahan pendataan. “Kami sangat mendukung karena bisa menghindari penyimpangan dan penyaluran bansos jadi lebih akurat,” ungkapnya.
Sementara itu, Maryati (60), buruh tani asal Kemiren, mengaku optimis sistem baru akan lebih adil. “Saya dan anak saya buruh tani, tapi belum pernah dapat bantuan. Semoga lewat cara baru ini bisa terdaftar,” ucapnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, hadir langsung meninjau jalannya pendaftaran di dua lokasi. Ia mengaku lega karena proses berjalan lancar.
“Warga terlihat antusias. Ada yang mendaftar mandiri, ada pula yang dibantu agen perlinsos. Semoga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu turut hadir pejabat lintas kementerian, mulai dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, hingga perwakilan Kementerian Komunikasi Digital dan Kementerian PAN RB.
Tubagus Nugraha dari Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan, setelah uji coba di Kemiren dan Lateng, pendaftaran akan diperluas pada Oktober mendatang.
“Setiap warga bisa mendaftar. Data yang masuk akan diverifikasi lintas sumber. Jika dinyatakan tidak layak, ada fitur sanggahan agar warga bisa menyampaikan keberatan,” jelasnya.
Pendaftaran digital bisa dilakukan melalui aplikasi Portal Perlinsos dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau melalui agen perlinsos. Saat ini terdapat sekitar 500 agen aktif di Banyuwangi, terdiri dari pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.
Hasil digitalisasi ini rencananya dipakai untuk menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026. Untuk tahun 2025, pemerintah masih menggunakan mekanisme lama.
“Banyuwangi dipilih bukan tanpa alasan. Daerah ini sudah terbukti mampu beradaptasi cepat dengan teknologi. Kami ingin dari sini lahir model bansos digital yang lebih transparan dan tepat sasaran,” pungkas Tubagus.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
