SURABAYA,RadarBangsa.co.id – Organisasi mahasiswa ektra kampus yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus Jawa Timur yakni HMI, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI dan IMM menilai Gubernur gagal dalam menangani penyebaran Covid-19.
Menurut Ketua Umum HMI Badko Jawa Timur, Yogi Pratama mengatakan, Jawa Timur menjadi peringkat kedua terbanyak kasus positif Covid-nya setelah Jakarta.
Hingga saat ini, jumlahnya mencapai 1.772 orang yang positif Covid-19. Padahal beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah?
“Selain PSBB yang tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang menjadi epicentrum pandemi baru.
Belum lagi kita bicara kabupaten lainnya di Jatim. Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dan dari Gubernur dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota,” terangnya di Surabaya.
Lebih lanjut, Ketua GMNI Jawa Timur, Nabrisi Rohid menilai, selama masa PSBB tidak ada kordinasi yang baik antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan daerah yang menerapkan PSBB.
Gubernur Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan. Ini kan merupakan contoh yang tidak baik dalam ngurus Covid-19.
“Mestinya Gubernur Jatim harus bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong.
Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. Masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak perlu saling singgung atau sindir, mending fokus urus Covid-19,” tukas Naha, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua KAMMI Jawa Timur, Rijal juga menilai bahwa, penanganan Covid-19 oleh Pemprov lamban sehingga tidak menyelasaikan penyebarannya. Alih-alih semua daerah di Jatim menjadi Zona Merah.
“Amburadulnya pemberian bantuan sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan Pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yg terjebak di kota perantaunannya,” tambahnya.
Ketua Umum DPD IMM Jawa Timur, Andreas Susanto juga merasakan bahwa, Gubernur Jatim hanya cenderung pencitraan terus dan update data terus.
“Harusnya Gubernur fokus mengambil langkah preventif penyebaran Covid-19. Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya Gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa.”
“Gubernur Jatim kurang serius dalam penanganan PSBB, dilihat dari masih banyak aktivitas dari masyarakat, perusahaan yang masih beroprasi dan kesiapan medis yang belum maksimal, menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap,” kritik Korwil V GMKI, Ridwan.
Atas dasar itu, Cipayung Plus Jawa Timur sepakat memberikan raport merah kepada Guburnur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam penanganan Covid-19.
(Ari)
