MADURA, RadarBangsa.co.id — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) di Madura. Seruan ini muncul setelah berbagai keluhan warga terkait minimnya informasi dan dugaan penyimpangan di lapangan.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan bahwa keresahan masyarakat bukan disebabkan oleh keberadaan proyek migas itu sendiri, melainkan oleh praktik tidak transparan yang dilakukan segelintir oknum di lapangan.
“Yang bikin gaduh bukan proyeknya, tapi oknum yang memelintir fakta. Mereka seolah jadi jembatan, padahal hanya mencari keuntungan sendiri,” ujar Lia Istifhama, Sabtu (25/10).
Menurutnya, warga di beberapa wilayah seperti Camplong, Ketapang, Sokobanah, dan Banyuates sering kali tidak mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang proyek hulu migas yang dijalankan. Sosialisasi yang dilakukan dianggap belum cukup memberikan pemahaman mengenai manfaat, dampak, maupun hak-hak masyarakat sekitar.
Kurangnya keterbukaan ini memunculkan berbagai isu liar yang memecah belah warga. Hubungan antara masyarakat dan pelaksana proyek pun menjadi renggang, bahkan menimbulkan kecurigaan terhadap pihak-pihak yang seharusnya menjalankan amanah negara dalam mengelola sumber energi.
Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menegaskan, seluruh kegiatan migas semestinya berpihak pada kepentingan rakyat. “Kami hadir untuk mengelola energi negara, bukan untuk menguasai rakyat. Semua kegiatan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” ujarnya, dikutip dari Purnamanews.
Namun, idealisme tersebut kerap terhambat oleh praktik di tingkat lapangan. Beberapa pihak ketiga disebut memanfaatkan celah komunikasi dan menebar narasi sesat bahwa proyek migas hanya menguntungkan investor. Situasi ini memperkeruh hubungan antara perusahaan dan warga.
Seorang tokoh masyarakat di Banyuates menilai bahwa masyarakat perlu lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi. “Warga jangan mau diadu. Migas itu milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Kalau ada yang menutup informasi atau memanfaatkan situasi, berarti ada yang disembunyikan,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Lia Istifhama mendorong pemerintah daerah dan SKK Migas untuk memperkuat edukasi publik serta memperluas akses informasi kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa pengelolaan migas di Madura seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, bukan sumber konflik sosial.
“Peluang itu hanya akan benar-benar terasa bila dikelola dengan jujur, transparan, dan tanpa permainan tangan-tangan tersembunyi,” ujarnya menegaskan.
Lia juga mengingatkan, kekayaan alam Madura yang melimpah harus menjadi berkah bagi penduduknya. “Tanah Madura yang kaya energi sejatinya mampu menjadi sumber kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi cita-cita itu hanya bisa terwujud jika pengelolaannya dilakukan dengan niat baik, integritas tinggi, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elit,” pungkasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Nul
Editor : Arifin Zaenul
