ASAHAN, RadarBangsa.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai mengintensifkan penguatan pengawasan pemerintahan daerah. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi yang digelar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sebagai langkah pencegahan praktik korupsi yang berpotensi merugikan pelayanan publik.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 5 hingga 7 Mei 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan itu menjadi bagian dari program Kabupaten/Kota Ber-AKSI (Berani Berantas Korupsi), sebuah strategi nasional KPK untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih bersih dan akuntabel.
Program ini dinilai penting karena korupsi di daerah sering berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari lambatnya pelayanan administrasi, buruknya pembangunan infrastruktur, hingga kebocoran anggaran yang seharusnya dinikmati warga.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengatakan penunjukan Asahan sebagai daerah percontohan menjadi momentum memperkuat sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan profesional.
“Ini bukan sekadar agenda pelatihan, tetapi kesempatan memperbaiki sistem kerja agar pelayanan kepada masyarakat lebih transparan, cepat, dan akuntabel,” ujar Taufik.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Murdianto, yang mewakili Gubernur Sumut, menegaskan dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, penguatan integritas birokrasi menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Koordinator Program Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi KPK RI, Rino Haruno, menegaskan bimtek ini difokuskan pada penguatan tata kelola anggaran, sistem pengawasan internal, dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan pembangunan yang tepat sasaran,” kata Rino.
Ia menegaskan keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Sumatera Utara, bahkan nasional.
“Kalau sistemnya kuat, peluang korupsi menyempit dan masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Penulis : Dicky
Editor : Zainul Arifin
Komentar