SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persetujuan bersama dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/11).
Dalam struktur APBD yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Dengan komposisi tersebut, APBD Jatim 2027 mengalami defisit sebesar Rp1,090 triliun.
Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan nol rupiah.
Salah satu penyesuaian penting dalam pembahasan anggaran tersebut adalah pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar untuk tahun 2027.
Alokasi Dana Cadangan yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar. Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar sesuai Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
Selain itu, dilakukan efisiensi belanja pegawai. Hasil penyesuaian anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pembangunan daerah.
Gubernur Khofifah mengatakan, penyusunan APBD 2027 tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
“Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, terdapat sembilan prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan APBD Jatim 2027.
Prioritas tersebut mencakup percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, serta penguatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Di sektor kesehatan, kebijakan anggaran diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, merata, mudah diakses, dan berkeadilan.
Sementara pada aspek tata kelola, pemerintah menargetkan penguatan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna, dan partisipatif. Prioritas lainnya mencakup terjaganya kehidupan masyarakat yang harmonis dan inklusif serta kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelas Khofifah.
Ia mengapresiasi kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda APBD 2027.
“Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Setelah persetujuan bersama, Raperda APBD Jatim 2027 akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, persetujuan DPRD dan gubernur belum menjadi akhir proses penetapan APBD. Hasil evaluasi pemerintah pusat masih menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Khofifah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar kebijakan anggaran dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar