SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih Penghargaan Terbaik I Nasional dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluh Kehutanan 2025 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, Selasa (21/10).
Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Ia menilai, penghargaan ini menjadi bukti nyata keberhasilan Jawa Timur dalam menyelenggarakan penyuluhan kehutanan yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Keberhasilan Jawa Timur meraih predikat terbaik nasional mencerminkan komitmen bersama untuk menyelenggarakan penyuluhan kehutanan yang berkualitas, berdampak nyata bagi lingkungan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hutan,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat (24/10).
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, para penyuluh kehutanan, dan kelompok tani hutan (KTH) di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasarkan data aplikasi SIMLUH Kementerian Kehutanan, nilai transaksi ekonomi (Nilai Transaksi Ekonomi/NTE) kelompok tani hutan nasional mencapai Rp3,01 triliun. Dari jumlah itu, Jawa Timur berkontribusi Rp1,26 triliun atau sekitar 42 persen dari total nasional, menempatkan provinsi ini sebagai penyumbang terbesar di Indonesia.
“Capaian realisasi NTE Jatim telah mencapai 75 persen dari target sebesar Rp1,59 triliun. Ini menunjukkan kuatnya aktivitas ekonomi masyarakat kehutanan di Jawa Timur,” ujarnya.
Pemprov Jawa Timur saat ini memiliki 256 tenaga penyuluh kehutanan yang terdiri atas 212 ASN (PNS dan CPNS) serta 44 tenaga PPPK. Mereka bertugas di seluruh kabupaten/kota untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat hutan. Selain itu, Dinas Kehutanan Jatim juga membina 564 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang berperan aktif mendukung kegiatan penyuluhan di lapangan.
Khofifah berharap forum Munas Penyuluh Kehutanan 2025 yang mengusung tema Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyuluhan kehutanan.
“Kami berharap hasil Munas ini bisa memperkuat peran penyuluh sebagai ujung tombak pelestarian hutan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Selain Jawa Timur, penghargaan serupa juga diberikan kepada sembilan provinsi lain. Masing-masing yakni Lampung (Terbaik II), Jawa Barat (Terbaik III), Jawa Tengah (Terbaik IV), Kalimantan Selatan (Terbaik V), DI Yogyakarta (Terbaik VI), Sulawesi Selatan (Terbaik VII), Kalimantan Tengah (Terbaik VIII), Banten (Terbaik IX), dan Kalimantan Timur (Terbaik X).
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan semata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja kolektif seluruh penyuluh kehutanan di lapangan yang terus berinovasi dalam menjaga kelestarian alam.
“Ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi para penyuluh kehutanan sebagai garda terdepan pelestarian hutan. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk terus berinovasi dalam menjaga alam Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
