SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa bersama Bupati/Wali Kota se-Jatim dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3) malam.
“Intinya kami bersama seluruh Bupati Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim. Untuk itu hari ini secara khusus kami mengundang langsung Mensos RI dan Bapak Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur untuk mendetailkan program SR ini,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat membantu mereka memutus mata rantai kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.
“Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.
Untuk merealisasikan program ini, Khofifah meminta Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur segera menyiapkan lahan dan infrastruktur yang dibutuhkan. Sekolah Rakyat akan menggunakan konsep boarding school atau sekolah asrama dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga membutuhkan lahan sekitar lima hektare.
“Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN, atau perguruan tinggi. Jadi mohon Bupati Wali Kota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat,” terang Khofifah.
Ia juga meminta agar segera dilakukan rapat koordinasi di tingkat implementatif, khususnya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi, untuk menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat.
Selain membahas Sekolah Rakyat, rakor ini juga menyinggung implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN akan menjadi basis data utama pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan digunakan dalam penyaluran bantuan sosial serta program pembangunan ekonomi di Indonesia.
“Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data,” terang Khofifah.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025-2026 dengan target 100 sekolah.
“Tahun ini akan dimulai 100 sekolah baik di tingkat SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school. Saat ini sudah tersedia 40 SR dengan memanfaatkan aset Kemensos, Pemda, perguruan tinggi, dan aset pemerintah lainnya,” jelas Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga kategori desil 1 (miskin ekstrem), desil 2 (miskin), dan desil 3 (rentan miskin).
“Yang akan menjadi sasaran kita adalah desil 1 miskin ekstrem, desil 2 miskin, dan desil 3 yang rentan,” katanya.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menekankan bahwa SR akan mengutamakan pendidikan formal sekaligus pendidikan karakter.
“Pendidikan itu paling bagus, teruji, terpuji, dan terbukti memutus mata rantai kemiskinan. Kita harus punya tekad. Menjangkau yang belum terjangkau. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa Sekolah Rakyat berbentuk asrama? Karena kita ambil kompetensi dan karakter,” pungkasnya.
Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
