KENDARI, RadarBangsa.co.id — Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka stunting kembali mendapat pengakuan nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN atas keberhasilan menjalankan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Penghargaan tersebut menjadi penanda penting bagi konsistensi Jatim dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mencetak generasi sehat.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Dr. Minhaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang hadir mewakili Gubernur Khofifah dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Auditorium J. Leimana, Jakarta, pada Rabu pekan lalu.
Selain pemerintah provinsi, Kota Mojokerto juga menerima penghargaan sebagai daerah berkinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota.
Ditemui di sela kunjungan kerja misi dagang Jawa Timur–Sulawesi Tenggara di Kendari, Rabu (19/11), Khofifah menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut. Ia menegaskan penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah provinsi, melainkan hasil gotong royong lintas elemen.
“Penghargaan Genting ini adalah buah dari sinergi semua pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, BKKBN Jatim, PKK, mitra pentahelix, hingga para pembina Posyandu. Ini kerja gotong royong untuk masa depan generasi Jatim,” kata Khofifah.
Ia menambahkan, penyelesaian masalah stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu institusi saja, terutama tidak dapat dibebankan semata pada sektor kesehatan.
“Kami di Jatim terus melakukan upaya secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat provinsi, kabupaten, sampai desa. Menurunkan stunting bukan hal sederhana, tetapi membutuhkan sinergi kuat dari seluruh elemen,” tegasnya.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting Jawa Timur mencapai 14,7 persen, lebih rendah dari angka nasional 19,8 persen.
Meski sudah melampaui target nasional, Khofifah menegaskan Jatim harus menjaga momentum untuk mencapai target RPJMD 2029, yaitu 13,36 persen.
“Prevalensi Jatim sudah di bawah nasional, tetapi percepatan harus terus dijalankan agar target RPJMD 2029 tercapai,” ujarnya.
Pemprov Jatim terus menjalankan intervensi spesifik seperti skrining anemia remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan (ANC), ASI eksklusif, pemenuhan gizi tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, dan imunisasi dasar lengkap.
Intervensi sensitif juga diperkuat melalui penyediaan sanitasi layak, akses air bersih, edukasi gizi keluarga, serta peningkatan ekonomi rumah tangga.
Khofifah menekankan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program.
“Yang penting bukan sekadar mengejar target, tetapi memastikan konsistensi di lapangan. Konsistensi inilah yang menentukan apakah upaya kita benar-benar berdampak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pola intervensi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sebelum kehamilan hingga setelah anak lahir. Pemantauan data individu berbasis by name by address juga wajib diperkuat.
“Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri harus berkelanjutan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan,” jelasnya.
Khofifah juga menyoroti peran sekolah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi memperbaiki gizi anak dari lingkungan pendidikan.
Dalam Rakornas PPS, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali bahwa percepatan penurunan stunting adalah prioritas nasional yang tidak boleh ditawar.
Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14,2 persen pada 2029 dan mencapai 5 persen pada 2045. Target tersebut masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
“Terpenting jika akan mengambil kebijakan harus berbasis data. Penurunan stunting harus dikawal dan ini kerja bersama. Harus dilakukan kroyokan,” ujar Wapres.
Gibran juga menyoroti dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebagai penguatan intervensi gizi dan kesehatan masyarakat.
“MBG untuk ibu menyusui, ibu hamil, dan balita diharapkan memperbaiki asupan gizi. Sedangkan CKG memberi masyarakat akses mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal,” tandas Gibran.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
