SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pandemi Covid-19 saat ini membawa dampak pada banyak sektor, salah satunya di sektor pertanian yang diprediksi akan menjadi trending isu ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut mendorong Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri (PKKPBI) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk merilis rekomendasi nasional terkait redefinisi peranan pemerintah dalam menangani problematika di sektor pertanian untuk ketahanan pangan.
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS, Agus Muhamad Hatta dalam sambutan pada forum group discussion melalui zoom menyatakan bahwa masalah ketahanan pangan dalam kondisi pandemi hingga pasca pandemi perlu mendapat perhatian semua pihak.
“Oleh karena itu, ITS juga turut memberikan rekomendasi dan solusi pemikiran melalui forum yang bermanfaat ini,” lugasnya. Rabu, (15/4/2020).
Ketua PKKPBI ITS, Arman Hakim Nasution menyatakan bahwa, isu strategis yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, khususnya di sektor pertanian dapat dijabarkan dalam isu-isu institusional, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi.
Ketiganya perlu diselaraskan sehingga dapat dihasilkan sistem ketahanan pertanian nasional yang mampu mengeluarkan produktivitas pertanian yang mumpuni
Saat ini, kata Arman, kondisi bahan pangan masih terlihat normal dan aman. Penilaiannya didasarkan pada komoditi beras yang masih cukup banyak karena Indonesia sedang memasuki masa panen raya.
“Namun, kelangkaan yang diprediksi akan terjadi bukan hanya pada komoditi beras. “Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan sistem yang dapat membangun ketahanan pangan pasca Covid-19,” lanjutnya.
Definisi pasca Covid-19 adalah masa setelah berlangsungnya puncak pandemi Covid-19. Membaca hasil prediksi, ia sampaikan bahwa, awal atau pertengahan bulan Mei hingga Juni mendatang adalah puncak dari pandemi ini.
Kesiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan saat itu akan bergantung dengan sistem perencanaan menajerial pertanian yang matang, khususnya.
Ketahanan pangan nasional saat itu akan terwujud bila kesejahteraan petani dan kestabilan harga pangan terkendali.
“Sedangkan, permasalahan kelompok tani yang tidak memiliki struktur organisasi yang optimal saat ini perlu dijadikan perhatian,” pendapatnya.
Sebagai solusi, Arman mengutarakan program pemberdayaan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.
Upaya menunjang ketahanan pangan ini, akan terbantu dengan banyaknya SDM yang terdapat di Indonesia. Mengambil data sampel di daerah Jawa Timur, proporsi Unit Kecil dan Menengah (UKM) di bidang agro mencapai 58,8 persen.
“Besarnya proporsi mereka menunjukkan pentingnya peranan mereka,” ucapnya.
Dengan jumlah sebanyak itu, lanjutnya, mereka dapat memengaruhi ketersediaan bahan dan harga pangan pantas di perkotaan.
Selain kondisi SDM-nya, kata Arman lagi, masalah yang paling menonjol adalah tentang penggunaan teknologi mesin mekanis di sektor pertanian. Ketertinggalan di sektor ini membawa imbas pada bengkaknya biaya produksi.
Oleh karena itu, Arman menyarankan pengalihan subsidi pemerintah agar tidak sekadar memberikan subsidi untuk keperluan bibit, tetapi melakukan subsidi teknologi berbasis 4.0.
Setelah membangun sistemik subsidi secara presisi, petani sebagai sumber daya utama pelaku sektor pertanian, juga harus diberikan pencerdasan.
“Sehingga, output-nya petani menjadi SDM yang cerdas dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.” tutur dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS itu.
Dalam rangka membangun terciptanya petani cerdas berbasis pengetahuan, menurut Arman, setidaknya terdapat tiga fokus program yang bisa dilakukan.
“Kami menamainya SDM Fokus Program,” sebutnya.
Tiga fokusan tersebut terletak pada tangan-tangan pemerintah di Departemen Pertanian (Kementerian Pertanian), BUMN-BUMDES, serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Program ini juga dirancang seiring dengan turunnya minat generasi muda di sektor pertanian, serta ketimpangan teknologi di sektor tersebut.
Langkah yang kemudian diambil untuk menjalankan SDM Fokus Program, perlu dikonsep agar dapat serta menyasar kaum muda milenial.
“Harapannya, ketertarikan mereka terhadap bidang ini muncul dan mampu bekerja dengan manajemen modern, sehingga kualitas petani meningkat dan menjadi produktif,” jawabnya.
Menurut data di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), data millennial farmer besarnya hanya 8 persen dari 33,4 juta petani yang ada di Indonesia.
“Sehingga, jika proporsinya dapat diperkuat hingga 15 persen saja, akan sangat mendongkrak ketahanan pangan kita,” jelas alumnus Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand itu.
Sebab, kloning pengusaha muda diyakini punya harga produktivitas tinggi, serta networking yang luas.
Pengadaan insentif biaya pendidikan untuk menarik minat milenial ini perlu ditingkatkan, dengan tujuan agar tercipta kondisi Sustainable Agriculture.
“Kementan bekerja sama dengan BUMN-BUMDES dan Kemenristek juga dapat menggalakkan pengadaan beasiswa berupa pelatihan berbasis teknologi 4.0,” tambahnya.
Penumbuhan millennial sociopreneur, ungkap Arman, dapat pula dilakukan melalui peluang big data hasil implementasi platform smart farming. Big data yang baik tersebut akan menjadi asset yang dapat digunakan untuk membuat model prediksi simulasi dinamik.
Dengan model data analisis yang tidak lagi hanya linear, diharapkan dapat membantu meminimalisir risiko permasalahan sektor pertanian yang kompleks.
“Mari bekerja keras bersama-sama menjadikan era pasca Covid-19 sebagai kebangkitan industri strategis kita, termasuk industri pertanian,” ajaknya mengawal kemandirian bangsa Indonesia.
Rekomendasi ITS tersebut merupakan hasil perumusan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Ketahanan Pangan Pasca Covid-19 yang telah diselenggarakan oleh PKKPBI ITS secara daring pada Senin (13/4) lalu.
“Kita akan sampaikan (rekomendasi) ini ke level nasional, minggu depan ke Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK via vicon (video conference),” tutup Arman. (Ari)
