BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan desa agar sejalan dengan arah kebijakan daerah dan nasional. Pesan itu disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menghadiri forum pertemuan BPD se-Banyuwangi bertajuk Gesah Desa yang digelar di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kamis (16/10/2025).
Dalam forum yang diikuti ratusan anggota BPD dari berbagai kecamatan, Ipuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pusat. Menurutnya, BPD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan di tingkat desa sejalan dengan program pembangunan nasional dan daerah.
“Dengan dukungan besar dari pemerintah pusat melalui transfer dana desa langsung ke rekening desa, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Bupati menambahkan, desa merupakan ujung tombak pembangunan. Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional juga ditentukan oleh kinerja desa dalam mengelola anggaran dan program. Ia meminta agar BPD tak sekadar menjadi pengawas formalitas, tetapi juga mitra aktif pemerintah desa dalam merencanakan dan mengawasi program.
“Daerah harus selaras dengan pusat, begitu juga desa. BPD perlu memastikan agar setiap kebijakan desa tidak berjalan sendiri, tapi sinkron dengan arah kebijakan daerah,” ujar Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menyinggung tantangan ke depan terkait rencana pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026. Ia berharap BPD dapat membantu menjelaskan situasi ini kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ketika ada program desa yang belum bisa berjalan optimal.
“BPD adalah representasi masyarakat desa. Mereka punya peran penting untuk membantu sosialisasi dan menjaga komunikasi antara pemerintah dan warga,” tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi, forum Gesah Desa ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan BPD. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah serta diisi sesi diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menyebut forum ini menjadi ruang penting bagi BPD untuk memperbarui pemahaman tentang arah kebijakan pembangunan dan tata kelola desa yang baik.
“Masih banyak persoalan di desa, terutama dalam pelaksanaan dan tata kelola. Karena itu, melalui forum diskusi ini kami saling menguatkan dan merefresh pemahaman agar bisa lebih selaras dengan arah pembangunan daerah,” kata Rudi.
Diskusi juga membahas isu-isu strategis seperti efisiensi anggaran desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga dukungan terhadap program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.
“Forum ini bukan sekadar pertemuan, tapi momentum bagi BPD untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya,” ujar Rudi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
