LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan, Muhammad Zamroni, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada para kepala desa yang turut serta dalam aksi di depan Gedung DPR RI di Jakarta untuk segera kembali ke Lamongan setelah aksi tersebut selesai.
“Saya berharap jika aksi di DPR untuk menyampaikan aspirasinya sudah selesai, seluruh kades harus kembali ke Lamongan. Ada tugas dan tanggung jawab terkait pemerintahan dan administrasi desa yang harus dijalankan,” ujar Zamroni pada hari Rabu (31/1).
Zamroni memahami bahwa keberangkatan kepala desa ke Jakarta adalah bentuk solidaritas kepala desa se-Indonesia yang berharap akan terjadi perubahan atau revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, terutama terkait masa jabatan kepala desa dan penghasilan perangkat desa.
“Keberangkatan mereka, para kades di Lamongan yang hampir separuh lebihnya berangkat ke Jakarta, memang kita izinkan, selama pelayanan masyarakat di desa masing-masing tidak terhenti atau terganggu,” tambah Zamroni.
Lebih lanjut, Zamroni menyatakan bahwa izin diberikan karena di setiap pemerintahan desa masih ada perangkat desa di wilayah desa masing-masing yang dapat membantu dalam pelayanan kepada warga atau masyarakat yang membutuhkan layanan di desa.
“Yang penting, setelah pelaksanaan kegiatan di Jakarta, mereka harus segera kembali ke wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa. Informasi yang kita terima mencatat sekitar 222 kepala desa dari total 462 desa berangkat sebagai perwakilan Kabupaten Lamongan,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, Rollando Shein Jonna, menyampaikan bahwa kondisi di depan Gedung DPR RI saat ini tidak kondusif. “Kondisinya pecah, sangat tidak kondusif. Pimpinan DPR tidak ada yang berani menemui, jalan tol kini diboikot oleh para kades. Kalau terkait pengerusakan tidak ada, hanya pembakaran bendera sama kayu saja,” ucap Kades Rollando Shein Jonna.
