Khofifah Salurkan BLT DBHCHT Rp5,57 Miliar untuk 4.207 Buruh Pabrik Rokok di Surabaya

- Redaksi

Sabtu, 5 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT DBHCHT senilai Rp5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik rokok di Surabaya, Jumat (4/7/2025), | Dok Foto Ho/ RadarBangsa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT DBHCHT senilai Rp5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik rokok di Surabaya, Jumat (4/7/2025), | Dok Foto Ho/ RadarBangsa

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp5,57 miliar kepada 4.207 buruh pabrik hasil tembakau di Kota Surabaya, Jumat (4/7/2025).

Penyaluran bantuan ini dipusatkan di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2, Surabaya, dan mencakup lima perusahaan. Rinciannya, sebanyak 2.592 buruh di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 2, 1.142 buruh di PT HM Sampoerna Tbk Rungkut 1, 320 buruh dari PT Gelora Djaja, 87 buruh dari PT Pabrik Sigaret Sriwidjaja, serta 66 buruh dari PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

Setiap buruh menerima bantuan senilai Rp1.325.900 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Penyaluran dilakukan tanpa memandang lokasi domisili buruh, selama mereka bekerja di industri hasil tembakau.

“BLT ini bukan sekadar distribusi dana. Ini adalah wujud kehadiran negara di tengah masyarakat pekerja. Kami ingin memastikan bahwa dana DBHCHT benar-benar kembali kepada mereka yang berjasa menjaga industri ini tetap hidup,” ujar Khofifah.

Khofifah menambahkan, keberhasilan penyaluran bantuan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, pihak perusahaan, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar proses penyaluran berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai jadwal.

“Jangan sampai bantuan ini berhenti sebagai program tahunan yang hanya sekadar penyaluran tunai. Harus ada kesinambungan melalui pelatihan keterampilan, penguatan layanan kesehatan, peningkatan standar keselamatan kerja, hingga pendidikan vokasi bagi keluarga buruh,” tegasnya.

Khofifah menekankan bahwa keberpihakan anggaran melalui BLT DBHCHT merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap pekerja di sektor industri hasil tembakau. Sebagai salah satu provinsi dengan konsumsi dan produksi tembakau terbesar di Indonesia, Jawa Timur berhak atas kontribusi fiskal yang dikembalikan secara adil kepada masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

“Ini bukan hanya soal bantuan, tapi soal keadilan. Kita ingin setiap tetes keringat buruh mendapat pengakuan dan perhatian. DBHCHT harus memberi manfaat langsung, tidak hanya bagi industri, tetapi juga bagi manusia yang menghidupi industri itu,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu juga mengajak para pelaku industri hasil tembakau untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan buruh yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah, agar kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi komitmen bersama.

Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran manajemen perusahaan yang telah mendukung dan memfasilitasi kelancaran proses penyaluran bantuan, serta kepada para buruh yang terus bekerja dengan semangat dan loyalitas tinggi demi kemajuan industri.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Ekspor Udang ke Amerika Serikat Dibahas di Banyuwangi, Petani Optimistis
Batik ‘Pakrida’ Khas Pasuruan Laris Manis, Jumiati Kebanjiran Order ASN
JNE Dorong Precise Shoes Tetap Eksis di Era Digital dan Offline
DPR RI Haris : Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Melonjak dari Rp71 Triliun Jadi Rp335 Triliun
Sosialisasi Program MBG, Muh Haris: Bukan Sekadar Bagi Makan, Tapi Gerakkan Ekonomi Desa
Pemkab Pasuruan Kucurkan Rp 19 Miliar BLT Cukai, Sasar Buruh dan Warga Miskin Ekstrem
BUMN Sapa Koperasi Merah Putih Pasuruan, Bulog Siapkan Pasokan Pangan Rutin
Banyuwangi Rancang Dana Abadi Daerah, Mendagri Tito: Bisa Jadi Perisai Pembangunan

Berita Terkait

Rabu, 15 Oktober 2025 - 07:59 WIB

Ekspor Udang ke Amerika Serikat Dibahas di Banyuwangi, Petani Optimistis

Senin, 13 Oktober 2025 - 19:17 WIB

Batik ‘Pakrida’ Khas Pasuruan Laris Manis, Jumiati Kebanjiran Order ASN

Senin, 13 Oktober 2025 - 14:21 WIB

JNE Dorong Precise Shoes Tetap Eksis di Era Digital dan Offline

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 17:27 WIB

DPR RI Haris : Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Melonjak dari Rp71 Triliun Jadi Rp335 Triliun

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 16:01 WIB

Sosialisasi Program MBG, Muh Haris: Bukan Sekadar Bagi Makan, Tapi Gerakkan Ekonomi Desa

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Bupati Kendal Sebut Kolaborasi Jaga Pesisir Lewat Program “Mageri Segoro”

Rabu, 15 Okt 2025 - 13:07 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, berdialog dengan warga Kecamatan Prigen yang menolak proyek pembangunan real estate di lereng Gunung Arjuno-Welirang, dalam audiensi di Gedung DPRD Pasuruan. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Politik - Pemerintahan

DPRD Pasuruan Kawal Aspirasi Warga Tolak Proyek Real Estate di Lereng Arjuno

Rabu, 15 Okt 2025 - 12:34 WIB