SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap badan publik. Pjs. Bupati Sidoarjo, Muhammad Isa Ansori, menegaskan pentingnya komitmen penuh dari pimpinan dan badan publik dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas informasi publik di Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (15/10).
Dalam pemaparannya, Pjs. Bupati Muhammad Isa Ansori menjelaskan berbagai transformasi dan strategi percepatan pengelolaan informasi di PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Sidoarjo. Langkah-langkah ini meliputi pembentukan Tim Percepatan Daftar Informasi Publik (DIP), pengembangan inovasi aplikasi pelayanan informasi, transformasi Website PPID Utama, serta standarisasi menu PPID pada 51 website OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan website desa. Selain itu, ada juga upaya percepatan fasilitasi domain *desa.id* dan pendampingan pelatihan pengelolaan konten website desa bagi 346 desa dan kelurahan di lingkup pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Pjs. Bupati Muhammad Isa Ansori menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya memerlukan teknologi yang memadai, tetapi juga komitmen kuat dari pimpinan badan publik. “Dukungan kebijakan, seperti terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No. 98 Tahun 2018, Surat Keputusan Bupati, serta penyediaan anggaran khusus PPID merupakan bukti nyata dari komitmen penuh pimpinan di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung keterbukaan informasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo sudah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara online. “Secara manual, kita sudah menyiapkan ruang-ruang PPID yang nyaman bagi masyarakat untuk meminta informasi. Namun, kita juga punya layanan online yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja,” tambahnya.
Tidak hanya di tingkat kabupaten, PPID di Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pendampingan kepada PPID di tingkat desa. Saat ini, sekitar 100 desa telah menerima pelatihan pengelolaan informasi publik. Pjs. Bupati Muhammad Isa Ansori mengatakan bahwa pelatihan ini akan dilakukan secara masif ke seluruh desa dan kelurahan di Sidoarjo. “Di tingkat desa, kami telah menyiapkan perangkat PPID yang mampu melayani kebutuhan informasi masyarakat. Ini merupakan langkah maju bagi Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan rencana penguatan pengelolaan informasi publik dengan memperluas jangkauan sosialisasi PPID hingga ke kampus-kampus. “Masyarakat kampus harus dikenalkan dengan PPID. Mahasiswa yang membutuhkan informasi atau ingin memberikan masukan bisa datang langsung ke PPID,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sholahuddin dari Komisi Informasi Jawa Timur memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh PPID Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, pelayanan informasi publik di Sidoarjo mengalami lompatan signifikan. “Kami sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pjs. Bupati. Sepengetahuan kami, ada peningkatan pelayanan informasi yang perlu diapresiasi,” ungkap Sholahuddin.
Ia juga mengusulkan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo. “Kami berharap komitmen ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak untuk memastikan layanan informasi yang optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, Dra. Noer Rochmawati, M.Si, Ak., menambahkan bahwa beberapa langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penilaian Monev tahun ini. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi inovatif terkait pengadaan barang dan jasa melalui SIMANIS, Redash LKPP, BIG BOX, AMEL, SIRUP, dan LPSE. “Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo,” tandasnya.
Dengan berbagai upaya ini, Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
Penulis : Rino
Editor : Zainul Arifin
