PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Keterbatasan lahan perkotaan tidak menghalangi Kota Probolinggo memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja sama antardaerah, digitalisasi, serta pengembangan perdagangan dan UMKM dinilai menjadi peluang strategis untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Indra Kuspriyadi menilai Kota Probolinggo memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan perekonomian daerah. Potensi tersebut didukung posisi geografis yang strategis, peluang perdagangan, serta kemampuan membangun konektivitas dengan daerah lain.
Hal itu disampaikan Indra dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Penyusunan One Page Summary Tahun 2026 di Chapella Ballroom Manis Ae Cabin & Resto Bromo, Rabu (11/11). Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta anggota TPID.
Indra menyebut, salah satu kekuatan Probolinggo terletak pada upaya menjaga ketersediaan pangan melalui kerja sama antardaerah. Strategi tersebut menjadi penting karena keterbatasan lahan perkotaan membuat pemenuhan kebutuhan pangan tidak bisa hanya mengandalkan produksi di dalam wilayah kota.
Salah satu kerja sama yang telah dijajaki adalah dengan Kota Ternate. Menurut Indra, langkah tersebut menunjukkan bahwa daerah perkotaan tetap dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pasokan pangan melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Visi dan misi kami nyambung dengan inisiatif yang dilakukan Pak Wali Kota, terutama dalam hal digitalisasi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi salah satu nilai tambah bagi Kota Probolinggo,” ungkapnya.
Selain menjaga pasokan pangan, BI Malang mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber pendapatan dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Indra menilai digitalisasi dan hilirisasi dapat menjadi strategi untuk menjawab tantangan keterbatasan fiskal daerah. Pengembangan kedua sektor tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan nilai tambah kegiatan usaha.
Di sisi pengendalian harga, inflasi year to date Kota Probolinggo saat pemantauan tersebut disampaikan masih berada di kisaran 1,6 persen.
Dengan sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, kondisi tersebut dinilai masih memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga agar tetap berada dalam rentang sasaran.
BI Malang juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Implementasi QRIS dan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, serta andal perlu terus diperluas dengan dukungan pemerintah daerah.
Perhatian lainnya diarahkan pada penguatan dokumentasi program pengendalian inflasi, terutama untuk menghadapi penilaian TPID Award 2027.
Indra memperkenalkan pendekatan 3I dan 1S sebagai prinsip penyusunan narasi program. Pendekatan tersebut mencakup impactful atau berdampak nyata, inclusive atau melibatkan masyarakat secara luas, serta integrative atau menunjukkan keterpaduan lintas sektor.
Adapun unsur 1S adalah synergy, yakni sinergi antarlembaga dalam menjalankan program secara bersama-sama. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya ditunjukkan melalui dokumentasi kegiatan, tetapi juga bukti dampak yang dirasakan masyarakat.
“Dua foto yang sama bisa dinarasikan berbeda. Yang membedakan adalah bagaimana kita membangun narasinya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa program tersebut berdampak, inklusif, integratif, dan merupakan hasil sinergi semua pihak,” jelasnya.
BI Malang menyatakan siap melanjutkan dukungan kepada Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas sistem pembayaran digital.
Indra berharap kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah semakin berkembang melalui langkah konkret dan pelaksanaan program bersama di lapangan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar