SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mendorong penciptaan inovasi untuk memberikan percepatan layanan yang Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transaparan-Responsive (CETTAR) kepada seluruh masyarakat Jatim sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Khofifah menjelaskan, dalam rangka mendukung berbagai inovasi layanan publik Pemprov Jatim juga telah beberapa kali membuat expo inovasi pelayanan publik.
Di kesempatan yang sama, Khofifah juga menyerahkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) pada perangkat daerah dan Penganugerahan Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Sementara yang mendapat predikat A sebanyak 45 OPD.
Antara lain, RSUD Dr. Soetomo, Dinas Sosial, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Haji Surabaya, Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Inspektorat, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Direktur Utama (Dirut) RSUD Dr. Seotomo, Joni Wahyuhadi, selaku penerima penghargaan mengatakan, sebetulnya ibu gubernur itu kan pengen memberikan semangat kepada kita semangatnya yang diberi kesempatan untuk ikut serta inovasi pelayanan publik kemudian kita evaluasi tentang (SAKIP) penerapan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, kinerja kita mulai dari perencanaan kemudian permentasi dan evaluasi dari program-program yang ada di provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan di OPD-OPD.
“Saya secara pribadi atas nama Rumah Sakit Dr. Soetomo, mengucapkan terima kasih dan penghargaan ini nomor 1 tentang (Sakip). Sakip-nya Soetomo beberapa tahun lalu A kecil, tadi jadi A besar, sekarang nomor 3, tahun lalu nomor 15 sekarang. Alhamdulillah tahun ini nomer 3, lompat dari nomor 15,” ujarnya saat ditemui awak media di RSUD Dr. Soetomo. Senin, (09/12/2019).
“Kita tidak bisa AA, menargetkan tahun 2021 terwujud. Sekarang A, kurang sedikit AA, ini luar biasa, saya senang sekali, mulai dari perencanaan implementasi program kemudian monitoring, juga dinilai biro organisasi untuk mendekati AA,” tambah Joni.
RSUD Dr. Soetomo itu besar, karyawan total 5011 orang, pasiennya juga banyak ribuan disini saya hitung polis 2000-3000, rawat inap 1500, yang ngantar 500 lebih, yang sekolah disini 2.000 orang.
Kemudian, tentang inovasi publik sebenarnya, itu banyak sekali inovasi di RSUD Dr. Soetomo, tapi yang kemaren itu cuman dua yang dikirim kompetisi. Ini berkaitan dengan program-program Pemprov Jatim dalam usaha meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Indeks pembangunan manusia itu memperpanjang angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu, faktor paling berpengaruh, contohnya kematian ibu, dan bayi baru melahirkan. RSUD Dr. Seotomo ini sebagai rumah sakit rujukan pasien itu sudah cukup banyak.
“Rujukan pasien mengakibatkan, saat ini dilapori UGD itu punya aplikasi. Jadi bisa saya lihat tiap hari pasiennya, di bulan Desember setiap hari menerima 300 pasien,” ungkapnya.
Inivasi salah satunya, lanjut Joni, adalah upaya menurunkan angka kematian bayi yaitu dengan pemberian ASI eksklusif, banyak pasien-pasien disini tidak bisa memberikan ASI eksklusif yang 40 hari karena tidak bisa keluar air susunya ibu.
“Lalu kita upayakan untuk sepet menyedot, kemudian bisa mengeluarkan air susu ibu, sehingga bisa diberikan ke bayi. Susu yang 40 hari pertama, banyak mengandung anti body, memperkuat ketahanan tubuh bayi. Dan itu sering lepas, tidak bisa diberikan karena berbagai hal, salah satunya tidak keluar itu bagaimana dirangsang supaya bayi bisa diberikan susu bayi eksklusif,” imbuh Joni.
“Selanjutnya, RSUD Dr. Soetomo selalu introspeksi, kurang kita apa, untuk perbaikan. Banyak sekali inovasi paling spektakuler ini, sudah saya daftarkan ke WHO. Inovasi kita tentang program pemberantasan dan pemakaian anti biotik,” lanjut Joni.
RSUD Dr. Soetomo itu satu-satunya Rumah Sakit di Indonesia, yang dipakai untuk belajar. Di dalam pengendalian penggunaan antibiotik, pengendalian kuman yang tahan terhadap antibiotik. “Program penggunaan antibiotik, bisa kita pergunakan dengan baik, nanti akan mengurangi biaya perawatan. Akhirnya BPJS tidak akan mengeluarkan biaya banyak-banyak. Sehingga kita bisa memberikan layanan yang tepat,” tutup Joni. (Ari)
