SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama dalam sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam. Dalam kesempatan tersebut, kedua menteri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan Muslimat NU dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan serta perlindungan perempuan dan anak.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki data terbaru terkait kemiskinan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Data tersebut mencakup informasi lengkap, termasuk nama, alamat, dan foto penerima manfaat, yang akan didistribusikan kepada pihak terkait, termasuk Muslimat NU dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru ini akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah, baik untuk Muslimat NU maupun untuk Jawa Timur,” ujar Gus Ipul.
Dengan menggunakan satu data tunggal yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diharapkan intervensi sosial dapat lebih tepat sasaran. Gus Ipul menekankan bahwa setiap pihak akan memiliki peran masing-masing, baik dalam perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
“Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, pemda apa, dan organisasi seperti Muslimat NU bisa berperan di mana. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa selama ini kendala terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah perbedaan data antar instansi. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, semua kebijakan akan berbasis pada data tunggal yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan agar tetap sesuai dengan kondisi penerima bansos,” tambahnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi peran dalam pengentasan kemiskinan, khususnya melalui program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem), yang telah berjalan di beberapa daerah.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti berbagai permasalahan yang masih dihadapi perempuan dan anak, seperti pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, perdagangan orang, dan stunting. Ia mengajak Muslimat NU untuk turut serta dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, mengingat organisasi ini memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri.
“Kami berharap Muslimat NU ikut serta dalam upaya melindungi perempuan dan anak demi Indonesia Emas 2045,” ujar Arifah.
Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.
“Program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan makanan bagi masyarakat miskin ekstrem, berbasis data dari kepala desa,” kata Khofifah.
Program ini sebelumnya telah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya data tunggal dari pemerintah, ia optimis bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem akan lebih terarah dan efektif.
“Kita siap untuk berkolaborasi lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, insya Allah manfaatnya akan semakin besar dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
