JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima penghargaan Daya Saing Daerah Kategori Fiskal Tinggi dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan PT. Tempo Inti Media Tbk.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang didampingi Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk, Arif Zulkifli, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono. Prosesi penyerahan berlangsung di acara puncak malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Jakarta pada Kamis (12/12).
Prestasi ini diraih Pemprov Jatim setelah melalui proses penilaian ketat dengan mencakup 11 indikator utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemberdayaan masyarakat desa, transportasi, komunikasi dan informatika, penanaman modal, hingga kelautan, perikanan, serta pariwisata.
Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi dari semua elemen di Jawa Timur. Ia menyebutkan peran Pemprov Jatim, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, stakeholder, hingga masyarakat memiliki kontribusi besar dalam pencapaian ini.
“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di berbagai bidang agar program yang dijalankan dapat berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Adhy.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing, Pemprov Jatim telah meluncurkan berbagai program prioritas. Salah satunya adalah mendorong inovasi di sektor pembangunan multi sektor.
Dalam bidang ekonomi, Jawa Timur berhasil menjaga stabilitas dan mencatat pertumbuhan positif. Hingga triwulan III tahun 2024, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 4,91% (*year-on-year*), memberikan kontribusi sebesar 14,37% pada PDB nasional dan 25,55% terhadap PDRB Pulau Jawa. Inflasi di Jatim juga terkendali, tercatat sebesar 0,41% (*y-o-y*) per November 2024, sesuai dengan target inflasi nasional pada kisaran 2,5 +/- 1%.
“Ekonomi Jawa Timur konsisten tumbuh setiap tahunnya, dan ini adalah bukti bahwa kami mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah,” tambah Adhy.
Untuk mendukung iklim investasi, Pemprov Jatim telah memberikan kemudahan dalam perizinan, menyediakan data peluang investasi, serta memfasilitasi infrastruktur. Langkah ini diharapkan mampu menarik investor dan meningkatkan realisasi investasi di Jatim.
Di sisi lain, transformasi digital menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jatim terus menurun menjadi 4,19% pada Agustus 2024 dari sebelumnya 4,88% pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung oleh penyerapan tenaga kerja yang mencapai 657.930 orang selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jawa Timur juga menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan nasional, dengan skor 46,07% (di atas rata-rata nasional 43,34%). Selain itu, Jawa Timur berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan nilai 83,83.
Adhy Karyono menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus membangun Jawa Timur yang lebih sejahtera,” pungkasnya.
Selain Pemprov Jatim, beberapa pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga meraih penghargaan atas kinerja mereka di berbagai kategori. Kota Blitar, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah yang mendapat apresiasi.
Penghargaan ini diberikan berdasarkan kategori fiskal rendah, sedang, dan tinggi, serta aspek tambahan untuk daerah tertinggal. Kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, layanan publik, daya saing, dan keseluruhan kinerja daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
