SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, melakukan penandatanganan adendum kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Penandatanganan ini dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025, yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam berbagai bidang yang sebelumnya sudah terjalin dengan baik.
“Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerja sama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujar Adhy Karyono dalam keterangannya.
Adhy menambahkan, kerja sama antara kedua daerah ini sangat penting untuk mengendalikan inflasi dengan baik. “Semoga pertemuan ini bisa memberikan dampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” harapnya.
Kerja sama antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta dimulai sejak 3 Juni 2021 dan dijadwalkan berakhir pada 3 Juni 2026. Adhy menjelaskan, kerja sama ini akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.
“Di antaranya adalah dalam bidang pangan, pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, peluang penanaman modal, pariwisata, ekonomi kreatif, sumber daya manusia (SDM), kehutanan, koperasi dan UMKM, serta bidang lainnya yang terkait dengan urusan pemerintahan,” terangnya.
Adhy menambahkan, Jawa Timur memiliki beberapa keunggulan di berbagai sektor yang membuatnya menjadi mitra strategis. Dalam sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024. “Jawa Timur juga berhasil mengendalikan tingkat inflasi sesuai dengan sasaran nasional, yaitu 2,5+1 persen. Pada Desember 2024, inflasi Jatim tercatat sebesar 1,51 persen (y-on-y),” jelasnya.
Selain itu, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut-turut, dari 2020 hingga 2023. Berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg, atau setara dengan 5,32 juta ton beras, yang berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional.
Adhy juga menyampaikan bahwa Pemprov Jatim meluncurkan program korporasi petani untuk meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani. “Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan mengendalikan inflasi pangan,” ungkapnya.
Di sektor peternakan, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jawa Timur berkontribusi sebesar 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional, sementara sapi potong Jawa Timur berkontribusi sebesar 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional. “Populasi sapi Jawa Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia,” tambahnya.
Untuk mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD), Pemprov Jatim telah melakukan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis, yang mencakup 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. “Meski demikian, Jawa Timur tetap menempati peringkat pertama untuk populasi sapi di Indonesia,” jelas Adhy.
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus mengimplementasikan rencana aksi road map exit strategy PMK untuk mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. “Hasilnya, kejadian penyakit PMK di Jawa Timur sudah dapat dikendalikan,” tegas Adhy.
Dalam kesempatan ini, Adhy mengimbau agar dinas peternakan di tahun anggaran 2025 mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, dan fasilitas inseminasi buatan (IB) untuk mendukung program pengendalian penyakit pada ternak.
Adhy juga menyoroti pentingnya pasar bagi komoditas pangan Jawa Timur agar tidak terjadi over supply. “Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional membutuhkan pasar untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan peternakan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa penandatanganan adendum ini sangat penting, terutama bagi DKI Jakarta yang membutuhkan suplai pangan yang cukup untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. “Kerja sama ini sangat strategis dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan,” ungkap Teguh.
“Kami juga harus menuju swasembada pangan, dan DKI Jakarta sangat membutuhkan kerja sama ini,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
