PASURUAN,RadarBangsa.co.id – Program pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, merupakan salah satu penunjang untuk kemajuan bersama. Baik untuk Pemerintah didalam memberikan pelayanan yang lebih baik, maupun kepada masyarakat agar lebih dipermudah mendapatkan pelayanan itu sendiri.
Tentunya hal tersebut harus dibarengi sesuai dengan kebutuhan pada skala prioritas, termasuk secara pemanfaatannya pun juga harus diperhitungkan. Sehingga pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, betul betul dapat dilaksanakan secara optimal dan efisien.
Kaitan hal itu DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kota Pasuruan bersama DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pasuruan, mengkritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan yang dinilai kurang bisa mengelola anggaran dengan tepat dan benar.
Dalam hal ini mengenai sejumlah program pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Pemkot Pasuruan, dianggap masih banyak yang belum tepat pada fungsi maupun pemanfaatannya. Seperti tidak tuntasnya pekerjaan gedung Depo Arsip, belum dimanfaatkannya Gedung Kesenian, kejelasan mengenai Jalan Lingkar Utara (JLU), revitalisasi terhadap Pasar Besar dan juga pelabuhan.
Termasuk saat ini yang menjadi sorotan Ketua DPD KNPI Kota Pasuruan dan DPC Kota Pasuruan, yakni mengenai kondisi makam Purut 3 Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan yang menelan anggaran sebesar Rp 1.488.853.280 APBD tahun 2019 kemarin tampak tidak terawat karena banyak dipenuhi rumput dan tumbuhan liar setinggi pinggul orang dewasa.
“Eks makam estate yang sekarang dirubah menjadi makam purut 3 yang baru dikerjakan oleh dinas Perkim dengan nilai kontrak 1,4 miliar lebih, sekarang masih tahap pemeliharaan tapi kondisinya seperti itu. Jelas, selain tampak tidak elok dan kumuh pastinya akan menjadi tempat persembunyian ular termasuk serangga berbisa lain dan ini sangat kita sayangkan”. Kata Adi Nur A, selaku Ketua DPD KNPI Kota Pasuruan saat menelusuri makam Purut 3 dengan didampingi oleh Slamet Basuki selaku Sekretaris DPC Pospera Kota Pasuruan pada Rabu (29/01) siang.
Melihat kondisi yang ada saat ini, Adi Nur juga menyinggung bahwa pihak Pemkot dianggap tidak becus didalam pengelolaan anggaran. Pasalnya masih banyak pembangunan fisik yang semestinya menjadi skala prioritas untuk dikerjakan, dan bukan malah sebaliknya.
“Ini bukti tidak efektifnya anggaran, dan Pemerintah tidak becus dalam mengelola anggaran. Karena disisi lain, kantor Dinas Koperasi Kota Pasuruan sendiri saat ini kondisinya sangat memperihatinkan. Kok justru malah makam di anggarkan sebegitu besarnya”. Ungkapnya.
Maka dari itu, dengan tegas DPC Pospera Kota Pasuruan bersama DPD KNPI Kota Pasuruan menganggap bahwa pihak Pemerintah tidak bisa meminit dan mengelola anggaran dengan baik.
“Disini Pospera Kota Pasuruan bersama KNPI Kota Pasuruan membuat statemen Pemkot Pasuruan tidak bisa meminit anggaran dengan baik seperti yang diamanatkan oleh rakyat. Kasihan, jangan dipergunakan anggaran tersebut untuk pembangunan yang tidak memberikan manfaat”. Imbuhnya. (Ank/Ek)
