BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) segera memasuki tahap uji coba pertama di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung untuk meresmikan langkah awal transformasi penyaluran bansos berbasis teknologi tersebut.
Uji coba ini menjadi implementasi awal Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah. Program tersebut diharapkan menjadi tonggak penerapan teknologi pemerintahan (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam menyalurkan bansos.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut positif langkah ini. Ia menilai transformasi digital akan membuat penyaluran bansos lebih efisien sekaligus tepat sasaran.
“Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” ujar Luhut usai memimpin Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Menurut Luhut, integrasi data antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan memastikan penyaluran bansos lebih akurat. Bahkan, bila program ini dijalankan konsisten, potensi penghematan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer, dan subsidi. Juga mungkin ada stimulus bila semua itu betul-betul targeted,” katanya.
Selain efisiensi, Luhut menekankan bahwa distribusi bansos yang transparan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencatat kontribusi bansos terhadap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,3 hingga 0,4 persen, dengan catatan penyalurannya tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar seluruh program kementerian lebih terukur. Ia mengungkapkan, selama ini masih banyak bansos tidak tepat sasaran.
“Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, salah satunya layanan pemerintah berbasis digital yang dibangun DEN, saya percaya program ini akan membuat bantuan lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, sistem digital juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut memutakhirkan data penerima bansos. Warga dapat menyampaikan usul maupun sanggahan yang kemudian disaring otomatis oleh sistem.
“Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” ujarnya.
Keterlibatan publik, lanjut Gus Ipul, diyakini akan membuat data penerima bansos semakin akurat. “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, dan sasaran bansos akan lebih tepat,” imbuhnya.
Rapat pleno yang membahas uji coba digitalisasi bansos ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Turut hadir pula Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang daerahnya dipilih sebagai lokasi uji coba perdana.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Sumber Berita: https://sindonews.com
