Program PELITA dan REPELITA Lebih Mumpuni Ketimbang RPJMN

- Redaksi

Kamis, 9 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S)

Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S)

Oleh : Jerry Massie (Direktur Political and Public Policy Studies)

Saat ini sebaikanya kembalikan ke program era Orde baru yakni PELITA (Pembangunan Lima Tahun dan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

PELITA dan REPELITA. Istilah ini lahir pada setiap Sidang Umum Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Kemudian dijadikan Pembangunan Lima Tahun (PELITA) oleh Pemerintah sebagai Badan Eksekutif yang cukup berhasil memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hingga akhirnya, Almarhum Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan.

Barangkali, jika dibandingkan dengan progam RPJMN (Rancangan Program Jangka Menangah Nasional) saat ini, maka program REPELITA dan PELITA besutan mendiang Presiden Soeharto lebih mumpuni.

Program ini dari 1969 sukses. Bayangkan saja, inflasi kita pada tahun 1967 sekitar 600 persen dan turun sampai 10 persen pada 1969-1970. Grand Strategy and grand design ini digagas oleh Begawan Ekonomi Widjojo Nitisastro dan juga mantan Menteri Keuangan 3 periode Ali Wardhana.

Ada juga tim ekonomi era Soeharto yang berhasil menghentar ekonomi kita terbaik di Asia. Ada nama-nama beken Radius Prawiro, JB Sumarlin sampai Ma’rie Muhammad.

Memang orang-orang yang duduk di kabinet menguasai bidang dan menguasai masalah. Bahkan secara empiris mereka adalah orang yang mumpuni.

Misalkan ayahanda Prabowo Subianto dua kali masuk kabinet yakni zaman Soekarno dan Soeharto. Beliau pun dibujuk balik Indonesia lantaran sudah berdomisili di luar.

Menteri Ristek BJ Habibie, dia pun di transfer dari Jerman. Dia salah satu ilmuwan terkemuka di Jerman kala itu. Sampai Jenderal TNI Purn LB Moerdani harus di boyong dari Korea Selatan. Jadi mereka bekerja tanpa tekanan parpol.

Saat ini tersisa Emil Salim. Saat ini saya lihat banyak public7 policy yang amburadul khususnya soal infrastruktur baik pembangunan jalan, jembatan dan gedung.

Saya coba bandingkan jalan tol Jagorawi dan Cikampek yang dibangun di era Soeharto bertahan lama. Dan ini dibangun melalui konsep REPELITA dan PELITA Ada pula mid term and long term (jangka menengah dan jangka panjang).

Sebetulnya bisa kita adopsi kebijakan di era Presiden Soekarno dan Soeharto sampai SBY.

Pasalnya, ada program mereka yang baik tapi tak berlaku lagi. Dibandingkan dengan saat ini, barangkali beda menteri di era orde lama dan orde baru. Zaman itu menteri belum terlau sibuk dengan partai atai non partisan. Hampir rata-rata menteri dari kalangan akademisi, praktisi dan profesional.

Jadi yang membandingkan dengan saat ini adalah urusan politis. Political interest yang lebih kuat. Nah, kurangnya kelompok moderat, konservatif dan bipartisan kalau diparlemen.

Urusan kabinet di take over oleh parpol jadi disanalah kendalanya.

Bahkan banyak kebijakan tiba saat tiba akal yang muncul. Inilah yang merusak sistem pemerintahan. Belum lagi menteri yang diangkat Presiden Jokowi wrong man atau menteri tak menguasai bidang.
Anekdot dan alegorinnya, pakar pertanian di angkat jadi Menteri Dalam Negeri.

Hebatnya, untuk urusan economic growth atau pertumbuhan ekonomi di era Soeharto dipegang langsung Bappenas. Sedangkan saat ini tidak jelas siapa yang bertanggung-jawab apakah Menteri Keuangan, BPS, Menko Ekonomi atau siapa. Zaman orde baru dipegang oleh Bappenas. Jadi naik dan turunnya ekonomi merekalah yang bertanggung -jawab. Jika kembali ke motede dan rumus Repelita dan Pelita makan akan konsep pembangunan akan terarah. Justru saat ini kekuatan Kementerian PU-PR lebih besar dari Kementerian BAPPENAS

Berita Terkait

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan
Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa
Pelanggaran Masif & Berlanjut
ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi
Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada
Jejak Kironggo Seorang Tokoh Adat dan Prajurit Ulung Legendaris Sejarah Bondowoso
Menjelang Pilkada 2024 : Strategi Pemain Lama dan Baru dalam Politik
Menilik Unsur Pidana Ketua KPU yang Dipecat Menurut UU TPKS, ‘Kau yang Berjanji, Kau yang Mengingkari’
Tag :

Berita Terkait

Senin, 7 Oktober 2024 - 08:55 WIB

Renungan : Kebaikan Kelihatan, Keburukan Ketahuan ‘ Becik Ketitik Olo Ketoro’ | RadarBangsa Lamongan

Minggu, 6 Oktober 2024 - 08:05 WIB

Suhu Politik Pilkada Mulai Memanas, Lapor dan Lapor – Solusi atau Senjata Makan Tuan |RadarBangsa

Minggu, 22 September 2024 - 22:22 WIB

Pelanggaran Masif & Berlanjut

Jumat, 20 September 2024 - 07:32 WIB

ASN Terlibat Mendukung Paslon Bisa Disanksi

Rabu, 18 September 2024 - 07:21 WIB

Wujudkan Persatuan Melalui Olahraga Ditengah Perbedaan dalam Pilkada

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB