BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Suara perempuan kembali menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum Rembuk Perempuan sebagai ruang aspirasi yang khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan. Kegiatan ini berlangsung di aula Minak Jingggo Kantor Pemkab Banyuwangi, Senin (29/9/2025), dengan melibatkan puluhan organisasi dan komunitas perempuan lintas agama, profesi, hingga aktivis sosial.
Sebanyak 55 peserta hadir mewakili berbagai kelompok, antara lain Fatayat NU, Muslimat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Bamag, Perkumpulan Perempuan Katolik, Perkumpulan Wanita Budha, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Banyuwangi, kader Posyandu, akademisi, hingga aktivis perempuan. Mereka duduk bersama untuk membahas persoalan yang kerap dihadapi perempuan dalam kehidupan sehari-hari, serta merumuskan rekomendasi agar dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan forum ini memiliki posisi strategis. Menurutnya, perempuan di Banyuwangi tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga telah menjadi motor penggerak di berbagai sektor mulai dari UMKM, pendidikan, hingga kesehatan.
“Kaum perempuan merupakan bagian penting dalam berjalannya proses pembangunan di Banyuwangi. Mereka memiliki peran besar di banyak sektor, dan karena itu kami berkomitmen untuk mengakomodir sesuai dengan skala prioritas,” kata Ipuk. Ia menambahkan, “Kami berharap hasil rekomendasi yang muncul dari forum ini dapat membuat perempuan Banyuwangi semakin maju dan berdaya.”
Dalam forum tersebut, isu-isu perempuan dikelompokkan dalam empat kluster besar, yaitu literasi keuangan dan kewirausahaan, kekerasan terhadap perempuan serta pernikahan dini, pengasuhan keluarga, dan partisipasi perempuan dalam politik.
Dari kluster literasi keuangan, peserta menyoroti masih minimnya pelatihan pengelolaan keuangan dan keterbatasan akses perempuan pada pelatihan pemasaran maupun modal usaha. “Kami memberikan rekomendasi agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) menyiapkan pelatihan literasi keuangan, pelatihan marketing, akses modal, hingga manajemen usaha untuk perempuan di desa,” ungkap Eko Setyowati, perwakilan Perempuan Budha yang menjadi juru bicara forum.
Sementara itu, pada kluster pengasuhan keluarga, forum mendorong penguatan fungsi Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai pusat edukasi parenting. Peserta juga menekankan pentingnya advokasi anggaran di tingkat desa untuk mendukung program pengasuhan, serta memperkuat kebijakan Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPA). Tak hanya itu, forum turut mendorong lahirnya Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sosialisasi kesetaraan gender secara berkelanjutan.
Adapun terkait keterwakilan politik, forum menyoroti rendahnya partisipasi perempuan di tingkat desa maupun kabupaten. Rekomendasi yang diajukan antara lain pendidikan politik untuk perempuan, pengarusutamaan gender dalam kebijakan desa, hingga pendampingan bagi calon pemimpin perempuan agar keberanian mereka tampil di ruang publik semakin meningkat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, memastikan bahwa seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. “Setiap poin rekomendasi akan kami analisa secara detail dan secara bertahap dimasukkan dalam rencana pembangunan,” jelasnya.
Melalui Rembuk Perempuan, pemerintah daerah berharap aspirasi lintas kelompok perempuan dapat terintegrasi dalam kebijakan yang lebih inklusif. “Ini bukan hanya forum diskusi, melainkan langkah konkret agar pembangunan di Banyuwangi benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya,” pungkas Suyanto.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
