SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Jawa Timur kembali menunjukkan kiprahnya sebagai provinsi pelopor dalam reformasi birokrasi berbasis merit. Di tengah derasnya tuntutan pelayanan publik yang profesional, Pemprov Jatim berhasil menorehkan capaian membanggakan: menjadi provinsi dengan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbanyak secara nasional, menempel ketat DKI Jakarta yang selama ini dikenal sebagai barometer administratif pusat.
Langkah progresif ini tak sekadar bicara soal angka, tapi menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, sekaligus menjawab persoalan tenaga honorer yang selama ini menggantung nasibnya.
Anggota DPD RI asal Jatim, Lia Istifhama atau Ning Lia, menilai capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan kepatuhan Pemprov Jatim terhadap regulasi kepegawaian yang ketat. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen PPPK di Jatim berlangsung transparan dan tidak sembarangan.
“Pemprov Jatim mengangkat PPPK dengan sangat terukur. Tidak menabrak aturan, termasuk belanja pegawai yang dibatasi maksimal 30 persen dari APBD,” ujar Ning Lia, Kamis (24/7/2025).
Pemprov Jatim juga disebut tak abai terhadap nasib para tenaga honorer yang sempat terpinggirkan. Solusi kreatif pun diterapkan, misalnya dengan mengubah status pegawai kategori R4 yang tak masuk data BKN 2019 menjadi PPPK paruh waktu, bukan diberhentikan begitu saja.
Dari sisi kesejahteraan, Jawa Timur tergolong paling kompetitif di luar Jakarta. Gaji pokok PPPK mengacu pada PP No. 49 Tahun 2018 ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarannya mencapai 50 persen dari take home pay, atau sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta. Meski belum setara dengan PNS yang digaji lewat Dana Alokasi Umum (DAU), angka ini jauh di atas UMK rata-rata, seperti UMK Lamongan yang berada di kisaran Rp2,9 juta – Rp3,1 juta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menyebut total ASN di lingkungan Pemprov Jatim kini mencapai 89.296 orang. Rinciannya, PNS sebanyak 36.621 orang (64%), PPPK 22.256 orang (36%), dan non-ASN 28.258 orang.
“Tahun ini ada sekitar 230 PNS yang masuk masa pensiun. Komposisi jabatan didominasi fungsional sebanyak 85 persen atau 50.533 orang,” jelasnya.
Salah satu fokus lanjutan yang tengah digarap Pemprov Jatim adalah pembukaan ruang karier bagi PPPK agar tidak stagnan di jabatan-jabatan rendah. BKD Jatim menginginkan agar PPPK ke depan memiliki peluang yang sama seperti PNS untuk menduduki posisi struktural, bahkan hingga setingkat direktur jenderal.
“Kalau mereka berkinerja baik, bahkan memberi kontribusi terhadap PAD daerah, kenapa tidak diberikan ruang yang sama?” ungkap sumber RadarBangsa di lingkungan BKD.
Upaya penguatan kualitas SDM PPPK juga dilakukan lewat kemitraan strategis dengan lembaga nasional, seperti LPDP dan Bappenas. Tahun lalu, sejumlah PPPK diberi kesempatan menempuh studi S2 di Universitas Brawijaya dan Polteksos. Tahun ini, jalinan kerja sama diperluas ke Unair dan ITS, termasuk peluang mengikuti pelatihan sertifikasi internasional seperti AELS.
“Jadi ini bukan sekadar mengejar kuantitas PPPK terbanyak, tapi juga menyiapkan SDM unggul yang siap bersaing secara global. Apalagi dalam konteks kepemimpinan Jawa Timur ke depan yang makin terhubung ke dunia internasional,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
