JATINANGOR, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan program pembangunan senilai Rp10 triliun kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk menutup dampak berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas hingga Rp2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono mengungkapkan, pengajuan ini merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri agar daerah menyampaikan daftar program prioritas yang tidak dapat dibiayai melalui APBD akibat keterbatasan fiskal.
“Provinsi Jawa Timur mengalami pengurangan TKD sebesar Rp2,8 triliun, sehingga beberapa program strategis tidak dapat teralokasikan dalam APBD. Karena itu, kami mengusulkan pendanaan kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait,” kata Adhy dalam Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).
Adhy menjelaskan, total nilai usulan mencapai Rp10,047 triliun dengan cakupan lintas kementerian, meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, hingga penguatan kapasitas aparatur daerah. Program tersebut berasal dari hasil Musrenbang 2025 dan proyek strategis nasional yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, sebagian di antaranya belum terealisasi.
Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dengan nilai usulan terbesar, yaitu Rp6,986 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana ini akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian ruas Pansela, serta pengendalian banjir dan pengelolaan air bersih.
Sementara itu, sektor kesehatan diusulkan sebesar Rp426,37 miliar untuk pembangunan rumah sakit, penyediaan layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan pengadaan bahan medis habis pakai. Di bidang pendidikan, Pemprov Jatim mengajukan Rp720,6 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas dan laboratorium rusak, perbaikan sanitasi sekolah, serta peningkatan mutu pendidikan menengah dan program kejar paket bagi anak putus sekolah.
Selain itu, usulan ke Kementerian Perhubungan mencapai Rp861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Adapun ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diajukan Rp216,7 miliar guna pengembangan wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
Pemprov juga mengusulkan pendanaan untuk sektor lingkungan, perikanan, pertanian, perumahan, dan sosial dengan total lebih dari Rp1 triliun. Termasuk di antaranya rehabilitasi mangrove, pengembangan garam, revitalisasi pasar rakyat, hingga perluasan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menekan angka stunting.
Adhy berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan sebagian besar dari usulan tersebut melalui APBN 2026. “Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan tertanggal 23 September 2025, dana transfer ke Jawa Timur tahun depan hanya Rp8,8 triliun, turun 24,21 persen dibanding tahun 2025 sebesar Rp11,4 triliun,” jelasnya.
Secara keseluruhan, pengurangan TKD di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur mencapai Rp17,5 triliun. Kondisi ini, kata Adhy, memaksa pemerintah daerah berinovasi dalam perencanaan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prioritas.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
