KENDAL,RadarBangsa.co.id – Kekhawatiran warga Patebon, Kabupaten Kendal, terhadap kondisi tanggul Kali Bodri yang kian memprihatinkan mendorong mereka mengadu langsung ke Ketua DPRD Kendal. Mereka menuntut penanganan yang merata dan tidak setengah hati, mengingat musim hujan mulai datang.
Perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanggul Kali Bodri (Petak Bodri) itu datang ke kantor DPRD Kendal pada Rabu (29/10/2025).
Mereka meminta dewan ikut mendorong percepatan perbaikan tanggul yang disebut masih kritis di beberapa titik.
“Kami baru saja melakukan mapping dan pengambilan video udara. Hasilnya, tanggul Kali Bodri di sebelah utara masjid yang diklaim sudah lurus ternyata kroak (berlubang) dan tidak memiliki pondasi bawah,” ujar Koordinator Petak Bodri, Arif Fajar Hidayat, usai audiensi.
Arif mengatakan, selama ini penanganan tanggul masih belum maksimal. Meski Pemkab Kendal telah mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), pembangunan pondasi dinilai terlalu tipis.
“Alokasi BTT kemarin digunakan untuk membuat pondasi, tapi hanya satu lapisan. Kami berharap bisa seperti tanggul darurat yang sempat jebol kemarin minimal tiga sampai empat lapisan,” ungkapnya.
Ia berharap DPRD Kendal dapat memfasilitasi upaya agar pembangunan tanggul dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada BTT.
“Kami sadar ini bukan sepenuhnya kewenangan Pemkab Kendal, tapi kami berharap dewan bisa membantu menyuarakan ke tingkat yang lebih tinggi,” imbuh Arif.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq menyampaikan bahwa kekhawatiran warga wajar, mengingat intensitas hujan mulai meningkat sementara kondisi tanggul masih rawan.
“Warga mulai cemas karena curah hujan makin tinggi dan masih ada titik tanggul yang kritis. Minggu ini Dinas PUPR sudah mulai menjalankan anggaran untuk penanganan awal, meskipun dana BTT masih terbatas,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, DPRD Kendal akan segera berkoordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk mencari solusi jangka panjang.
“Kami akan berusaha berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui jalur DPR RI agar ada dukungan tambahan untuk penanganan tanggul ini. Ini masalah serius yang membutuhkan perhatian dan anggaran besar,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Rob
Editor : Arifin Zaenul
