BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperkuat validasi data penerima manfaat program Universal Health Coverage (UHC) untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memprioritaskan pembiayaan dari APBD bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga 5.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) UHC yang dipimpin Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, di Pendopo Agung Bangkalan, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas pengendalian kebutuhan anggaran sekaligus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Fauzan mengatakan, pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran pembiayaan UHC. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor agar program tersebut tetap berjalan secara berkelanjutan.
“Jika kita benar-benar berkolaborasi, insyaallah lonjakan penduduk yang berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran UHC ini bisa kita kendalikan,” ujar Fauzan.
Ia menjelaskan, pembiayaan UHC yang bersumber dari APBD diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 hingga 5, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan pengelompokan data sosial ekonomi.
Ketepatan data menjadi penting agar anggaran daerah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaannya juga harus dilakukan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki kategori desil. Kondisi tersebut membuat proses validasi perlu dipercepat agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi warga.
Sebelumnya, pendataan telah melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Namun, hasilnya dinilai belum signifikan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif.
Untuk mempercepat proses tersebut, Fauzan mendorong koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pendamping sosial, dan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Kita perlu mencari jalan keluar terbaik agar program UHC tetap bisa dilanjutkan dan dikelola dengan benar. Untuk itu, kita juga membutuhkan dukungan dari para kepala puskesmas,” tegasnya.
Fauzan menekankan, pengendalian anggaran bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, pembenahan tata kelola diperlukan agar pembiayaan program tetap efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Melalui validasi data dan penguatan koordinasi, Pemkab Bangkalan berharap persoalan kepesertaan dapat segera diselesaikan. Langkah tersebut juga diharapkan membantu pemerintah daerah mengelola anggaran kesehatan secara lebih tepat sasaran.
Keberlanjutan UHC menjadi penting agar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar