JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menghadiri pengarahan nasional yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait reformulasi Program Adipura tahun 2025, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (4/8). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya babak baru dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di tanah air.
Dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh Indonesia, pertemuan tersebut menitikberatkan pada urgensi transformasi pengelolaan sampah nasional yang lebih terstruktur, sistemik, dan berkelanjutan. Program Adipura kini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, melainkan juga instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola lingkungan kota.
Dalam arahannya, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi isu krusial yang tidak dapat lagi ditunda. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, jumlah timbulan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton per tahun, namun hanya 39,01 persen yang berhasil terkelola dengan baik. Sisanya masih mencemari lingkungan, masuk ke badan air, atau dibakar secara terbuka.
“Pengelolaan sampah bukan hal yang rumit, tapi implementasinya memang berat. Jika tidak melangkah sekarang, kapan lagi?” tegas Menteri Hanif.
Pemerintah pusat telah menargetkan pengelolaan sampah sebesar 51,21 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Untuk itu, pendekatan circular economy, green leadership, serta penguatan infrastruktur seperti TPS3R, bank sampah, rumah kompos, RDF, hingga sanitary landfill menjadi fokus utama.
Program Adipura reformulasi akan menilai kota berdasarkan empat kategori:
1. Kota Kotor: TPA masih open dumping, TPS liar banyak, pengelolaan di bawah 25 persen.
2. Sertifikat Adipura: TPA minimal controlled landfill, pengelolaan minimal 25 persen.
3. Adipura: TPA sanitary landfill, pengelolaan antara 25 hingga 50 persen.
4. Adipura Kencana: Hanya residu masuk TPA, pengelolaan 50 hingga 100 persen, tanpa TPS liar.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menyatakan kesiapan daerahnya untuk mengikuti tahapan pembinaan yang akan berlangsung dari Agustus hingga Desember 2025.
“Ini adalah momentum penting untuk membangun kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kami siap berkomitmen, dan terus berbenah agar Kota Probolinggo bisa menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan menyambut Program Adipura, Pemerintah Kota Probolinggo menggalang keterlibatan seluruh unsur, termasuk pegawai perangkat daerah. Salah satu langkah awalnya adalah pelaksanaan kerja bakti massal di sejumlah titik kota, untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan bersih.
Wali kota juga menekankan bahwa keberhasilan Adipura tak lepas dari partisipasi masyarakat, terutama dalam memilah sampah dari rumah tangga. Rantai nilai pengelolaan dari hulu ke hilir harus dibangun secara terintegrasi, sejalan dengan target nasional menuju Zero Waste dan Zero Emission 2050, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dengan komitmen yang terukur, strategi yang terarah, dan kolaborasi antarstakeholder, Kota Probolinggo menatap Program Adipura 2025 bukan hanya sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai bagian dari misi jangka panjang menuju kota hijau yang tangguh dan berdaya saing.
Penulis : Nanang
Editor : Zainul Arifin