LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 58.000 pekerja rentan di Kabupaten Lamongan mulai mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kamis (12/11/2026).
Program yang dijalankan melalui Dinas Tenaga Kerja Lamongan bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur tersebut memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membiayai iuran peserta selama tiga hingga enam bulan pertama.
Puluhan ribu penerima manfaat berasal dari berbagai sektor pekerjaan. Rinciannya meliputi 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek online, 14.000 rohaniawan, serta 105 sopir mobil sehat.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, menyebut Lamongan menjadi salah satu daerah percontohan yang model perlindungannya berpotensi diterapkan di kabupaten lain.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak telah mendorong capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Lamongan mencapai 33,28 persen. Angka tersebut mendekati target 2026 sebesar 34,35 persen.
“Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 untuk mencapai target tersebut, bahkan angka ini lebih tinggi dari angka provinsi yang baru 28 persen, Jadi Lamongan lebih hebat. Komitmen dan keperpihakannya pada pekerja memastikan semakin banyak Pekerja yang bekerja keras di Kabupaten Lamongan semakin banyak pula yang mendapatkan perlindungan,” ucap Irvansyah.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau yang akrab disapa Pak Yes mengingatkan para penerima bantuan agar tidak berhenti menjadi peserta setelah masa pembayaran iuran dari pemerintah berakhir.
Ia berharap pekerja dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri setelah memperoleh bantuan selama tiga hingga enam bulan pertama.
“Hanya Rp.16.800 setiap bulannya, nanti selain mendapatkan jaminan kematian juga jaminan kecelakaan kerja. Untuk 2027, kita ingin perluas lagi, gantian yang lain yang memperoleh bantuan,” ucap Pak Yes.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lamongan, M. Zamroni, menjelaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menghadapi risiko sosial ekonomi akibat pekerjaan maupun kondisi lingkungan kerja.
Melalui pemanfaatan DBHCHT, pemerintah daerah berupaya memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi puluhan ribu pekerja rentan.
“Pemerintah Lamongan berupaya memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila memiliki risiko kecelakaan atau resiko kematian. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mendorong optimalisasi kontribusi usaha melalui program tanggung jawab sosial dan perusahaan,” ungkap Zamroni.
Program tersebut diharapkan memperluas jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kepastian jaminan sosial bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Lamongan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar