JEMBER, RadarBangsa.co.id – Penggunaan dana hibah bantuan partai politik (banpol) di Kabupaten Jember menjadi perhatian Bakesbangpol setempat. Melalui monitoring dan evaluasi (monev), pemerintah daerah memastikan bantuan yang diberikan kepada delapan partai politik peraih kursi DPRD digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan tersebut salah satunya menyasar kantor DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jember, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap penyaluran dan penggunaan dana hibah partai politik tahun anggaran 2026.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jember, Dwi Handarisasi, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.
“Kegiatan kami pagi ini di Partai Golkar adalah salah satu bentuk monitoring dan evaluasi terkait penyaluran dana hibah partai politik. Sebagai OPD penyalur, harapannya kami juga bisa melakukan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut agar tetap terjaga akuntabilitasnya,” ujar Dwi.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap Partai Golkar, tetapi mencakup seluruh delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Jember berdasarkan hasil Pemilu 2024.
Delapan partai tersebut yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Besaran dana hibah yang diterima masing-masing partai dihitung berdasarkan perolehan suara sah. Dalam ketentuan penghitungan bantuan tersebut, setiap suara dihargai Rp5.000.
Bakesbangpol juga mengingatkan bahwa penggunaan dana banpol memiliki batasan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik dan kebutuhan operasional partai.
Untuk pendidikan politik, penggunaannya dapat mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta peningkatan wawasan kebangsaan bagi kader. Sementara kebutuhan operasional meliputi pembelian alat tulis kantor (ATK), pemeliharaan kantor, hingga perangkat penunjang dokumentasi kegiatan.
Namun, terdapat pembatasan penggunaan anggaran. Salah satunya, dana hibah partai politik tidak diperkenankan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat.
Dwi menjelaskan, hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penggunaan dana banpol di Jember secara umum telah sesuai ketentuan. Meski demikian, masih ditemukan sejumlah kekurangan dalam kelengkapan bukti pendukung administrasi.
Kekurangan tersebut langsung dilengkapi oleh pihak terkait. Hal ini menjadi perhatian karena pertanggungjawaban dana hibah partai politik juga menjadi bagian dari pemeriksaan berkala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk memastikan administrasi pertanggungjawaban terselesaikan tepat waktu, Bakesbangpol menetapkan batas akhir penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada 20 Januari.
Setelah itu, pemeriksaan khusus oleh BPK dijadwalkan berlangsung pada Februari hingga Maret.
Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Bakesbangpol Jember mendorong agar penggunaan dana hibah partai politik tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
Komentar