SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif dalam bursa calon Wakil Presiden RI menyusul dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki kapasitas dan pengalaman yang layak diperhitungkan untuk posisi tersebut.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu melihat keunggulan Sultan terletak pada pengalamannya mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang memahami persoalan pembangunan daerah, otonomi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kapasitas untuk memahami dan mengeksekusi keadilan melintasi wilayah itulah yang menjadi keunggulan absolut seorang Sultan B. Najamudin. Beliau adalah representasi sejati dari perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Bagi Lia, keterwakilan daerah tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran perwakilan geografis dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, aspirasi masyarakat di berbagai wilayah harus memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan nasional.
Ia menilai arah pembangunan Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap daerah, bukan semata-mata bertumpu pada perspektif pemerintah pusat atau pendekatan Jawa-sentris.
Menurut Lia, pengalaman Sultan di pemerintahan daerah dan parlemen menjadi modal penting untuk memahami hubungan pusat dan daerah. Sultan pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Rekam jejak tersebut, menurut Lia, memberikan pengalaman yang relevan dalam membaca persoalan pemerintahan daerah, ketimpangan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di luar pusat pemerintahan.
Sebagai pimpinan DPD RI, Sultan juga dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan provinsi dalam pembahasan kebijakan nasional.
Demokrasi Hijau Jadi Perhatian
Selain pengalaman politik dan pemerintahan, Lia turut menyoroti gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau yang selama ini dikampanyekan Sultan B. Najamudin.
Menurutnya, gagasan tersebut menawarkan perspektif bahwa demokrasi tidak semestinya hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lintas generasi.
Lia memandang pembangunan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan pembangunan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat lokal serta kelestarian sumber daya alam.
Perspektif tersebut dinilai relevan dengan sejumlah tantangan Indonesia, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan distribusi hasil kekayaan alam.
Menurutnya, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah harus mendapatkan manfaat pembangunan secara adil. Masyarakat setempat juga perlu dilibatkan dalam menjaga ekosistem dan menentukan arah pengelolaan lingkungan di wilayahnya.
Lia menilai perpaduan antara pengalaman Sultan memimpin lembaga perwakilan daerah dan gagasan Demokrasi Hijau dapat memperkuat perspektif pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pengalaman empiris Bapak Sultan dalam menakhodai institusi DPD RI, yang berpadu apik dengan visi Green Democracy, jelas menjadi amunisi dan modal politik yang teramat berharga. Ini adalah kombinasi yang tepat untuk memperkokoh perspektif daerah dan keadilan ekologis dalam radar kepemimpinan nasional kita ke depan,” pungkas Ning Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar