SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Persoalan kepastian hak atas tanah yang telah bersertifikat menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang diterima Anggota DPD RI Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I. Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut berkomitmen menelusuri laporan warga terkait lahan bersertifikat Hak Milik (SHM) yang menghadapi persoalan pengakuan dengan salah satu institusi negara.
Aspirasi itu disampaikan masyarakat dalam pertemuan penyerapan aspirasi pada Minggu (8/11/2026). Persoalan tersebut mendapat perhatian karena menyangkut kepastian hak masyarakat atas tanah yang telah memiliki dokumen kepemilikan.
Ning Lia mengatakan, persoalan pertanahan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan fakta secara langsung. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
“Tadi ada masukan dari kawan-kawan, salah satunya terkait dengan lahan mereka yang sudah bersertifikat SHM, tetapi ternyata diakui oleh salah satu institusi negara,” ungkap Lia Istifhama.
Menurutnya, laporan tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk mengetahui duduk persoalan dan fakta yang melatarbelakanginya.
“Dan itu akan coba kita cek bagaimana fakta di lapangan dan sebagainya,” lanjutnya.
Bagi Ning Lia, penyerapan aspirasi masyarakat menjadi ruang penting bagi wakil daerah untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga. Masukan tersebut juga dapat menjadi bahan untuk melihat berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi negara.
Ia menekankan bahwa setiap persoalan pertanahan harus ditelaah secara objektif. Dokumen kepemilikan, fakta di lapangan, serta ketentuan hukum perlu menjadi dasar dalam melihat persoalan yang disampaikan masyarakat.
Kepastian hukum atas tanah menjadi hal penting agar hak masyarakat memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Karena itu, komunikasi antara warga dan institusi negara perlu terus dibangun untuk membuka jalan penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme hukum.
Ning Lia berharap aspirasi yang diterimanya dapat ditindaklanjuti secara tepat sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat memperoleh perhatian dan kejelasan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar