SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota MPR RI sekaligus DPD RI Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, M.E.I., mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh berhenti pada proses pemilihan pemimpin maupun penyampaian aspirasi. Seluruh proses politik dan pengambilan kebijakan harus tetap berjalan sesuai konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara.
Penegasan tersebut disampaikan Lia dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan bersama masyarakat pada Minggu (8/11/2026). Dalam forum tersebut, ia membahas posisi dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Lia, demokrasi dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kebebasan dalam berdemokrasi harus tetap memiliki pijakan hukum agar setiap keputusan politik tidak keluar dari prinsip dasar penyelenggaraan negara.
“Kita bicara Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang berdasarkan konstitusi, bukan hanya proses demokrasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus tercermin dalam kebijakan yang memiliki landasan hukum serta memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional.
Dalam konteks tersebut, Lia menilai pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan MPR menjadi penting. MPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang perlu diketahui publik agar masyarakat memahami kedudukan konstitusi dalam kehidupan bernegara.
Ia juga menekankan bahwa pemahaman konstitusi tidak boleh hanya menjadi konsumsi pejabat pemerintahan maupun kalangan akademisi. Pengetahuan tersebut perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui dialog kebangsaan, masyarakat diharapkan semakin memahami keterkaitan antara demokrasi, regulasi, dan perlindungan hak warga negara.
Lia turut menempatkan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Dengan demikian, nilai-nilai konstitusi tidak sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi Indonesia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar