NGAWI, RadarBangsa.co.id – DPRD Kabupaten Ngawi membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus mengagendakan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota dari Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna, Rabu (12/11/2026). Dalam agenda pergantian tersebut, Novida Prasetyani menggantikan Winarto.
Rapat paripurna berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Ngawi dengan dua agenda utama, yakni penyampaian penjelasan Bupati Ngawi terhadap empat Ranperda yang diajukan pihak eksekutif serta penyampaian pandangan dan tanggapan dari masing-masing fraksi DPRD.
Empat Ranperda yang dibahas mencakup sejumlah sektor strategis pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Pertama, perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kedua, perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
Selanjutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta Ranperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menjelaskan bahwa keempat Ranperda tersebut memiliki cakupan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Keempat Ranperda tersebut memiliki cakupan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Ony Anwar Harsono.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, penataan susunan perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Penataan susunan perangkat daerah diharapkan mampu mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Di bidang kesehatan lingkungan, Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Ranperda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat diharapkan menjadi landasan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan Ranperda tentang infrastruktur pasif telekomunikasi ditujukan untuk menciptakan penataan sarana pendukung jaringan telekomunikasi yang lebih tertib, terarah, dan terkoordinasi,” pungkas Ony.
Setelah penyampaian penjelasan Bupati, masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Ngawi menyampaikan pandangan, tanggapan, serta sejumlah masukan terhadap materi empat Ranperda tersebut.
Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum dilanjutkan ke proses pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
Selain agenda legislasi, rapat paripurna juga memuat proses PAW anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Novida Prasetyani menggantikan Winarto sebagai bagian dari pergantian keanggotaan di lembaga legislatif Kabupaten Ngawi.
Pembahasan empat Ranperda tersebut diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Materi yang dibahas mencakup penguatan pendapatan daerah, efektivitas kelembagaan pemerintahan, peningkatan sanitasi masyarakat, hingga penataan infrastruktur telekomunikasi.
Penulis : Pur
Editor : Zainul Arifin
Komentar