Anas Urbaningrum Nilai Approval Rating Pemerintah Turun, Ini Lima Usulannya

Minggu, 2 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum menyampaikan pandangannya terkait tren survei kepuasan pemerintah melalui akun media sosial X, Sabtu (1/8/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id).

Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum menyampaikan pandangannya terkait tren survei kepuasan pemerintah melalui akun media sosial X, Sabtu (1/8/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id).

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menilai tren penurunan tingkat kepuasan atau approval rating terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu menjadi perhatian serius. Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya, Anas menyampaikan lima usulan yang menurutnya dapat dipertimbangkan pemerintah untuk memperkuat kembali kepercayaan publik.

Anas menyebut berbagai hasil survei, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, menunjukkan kecenderungan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut patut dicermati mengingat masa pemerintahan belum genap dua tahun dan diawali dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Dari berbagai survei, baik yang dirilis maupun tidak, secara umum approval rating pemerintah turun. Angkanya boleh dibilang cukup mengkhawatirkan. Termasuk jika ditilik dari sudut masa tugas yang belum genap dua tahun. Apalagi dengan modal awal yang sangat tinggi,” ujar Anas melalui akun X @anasurbaningrum, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Masukan pertama yang disampaikan Anas ialah mengembalikan fokus pemerintah pada realisasi janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ia menilai, dalam kondisi ruang fiskal yang relatif terbatas, pemerintah perlu memprioritaskan program yang telah dijanjikan dibanding meluncurkan program-program baru yang bersifat ad hoc.

“Kembali fokus untuk memenuhi janji kampanye yang eksplisit. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang relatif ketat. Manuver berupa kreasi program-program yang cenderung dadakan sebaiknya tidak lagi dilakukan,” katanya.

Usulan kedua berkaitan dengan penguatan konsolidasi internal pemerintahan. Menurut Anas, seluruh jajaran kabinet harus memiliki irama kerja yang sama di bawah kepemimpinan Presiden agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Ia juga menilai penting bagi pemerintah menghilangkan kesan adanya pihak-pihak yang lebih diutamakan dibanding yang lain dalam pembagian peran di lingkungan kabinet. “Kabinet harus benar-benar bergerak bersama dalam irama kerja yang dipimpin Presiden,” tegasnya.

Masukan ketiga menyangkut komunikasi publik pemerintah. Anas berpendapat pemerintah sebaiknya lebih aktif membangun narasi dan menghasilkan isu-isu positif daripada hanya merespons atau mengklarifikasi polemik yang berkembang di ruang publik.

Menurutnya, komunikasi yang terarah dapat mengurangi potensi kontroversi maupun kesalahpahaman yang berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. “Memproduksi isu jauh lebih baik ketimbang menanggapi. Hal-hal yang berpotensi memunculkan kontroversi dan kesalahpahaman penting untuk ditekan karena dapat menggerus kepercayaan dan kepuasan publik,” jelasnya.

Usulan keempat adalah meningkatkan kinerja pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Anas menyebut bidang pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pelayanan publik, hingga keamanan perlu menjadi fokus utama pemerintah.

Ia menilai keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan lebih mudah dirasakan publik dan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Karena itu, kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari dinilai perlu terus diperkuat.

Masukan kelima ialah melakukan perampingan struktur kabinet. Menurut Anas, kabinet yang lebih ramping akan mempermudah koordinasi, memperkuat konsolidasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintahan.

Ia menilai kabinet yang terlalu besar berpotensi menimbulkan kesenjangan kinerja antarkementerian. “Citra kerja keras dan efisiensi pemerintah lebih mudah dibangun jika postur kabinet lebih ramping dan gesit. Kabinet yang terlalu gemuk bisa menciptakan keadaan Presiden berlari kencang dan bekerja sangat keras, tetapi ada sebagian dari keluarga besar kabinet yang hanya bekerja sekadarnya,” terangnya.

Anas menegaskan lima poin tersebut merupakan masukan yang dapat dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperbaiki tingkat kepuasan publik. Menurutnya, masih banyak saran lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

“Tentu saran bisa lebih panjang dan detail lagi. Rakyat berharap kinerja pemerintah makin baik dan itu akan terpantul pada angka *approval rating* yang juga baik atau membaik. Ayo Pak Presiden, bisa!,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

PERWOSI Lamongan Periode 2025–2029 Dilantik, Bidik Atlet Perempuan hingga Pelosok Desa
Produksi Garam Lamongan Baru 1.317 Ton, Pemkab Optimistis Kejar Target 20.000 Ton
PSC 119 RSUD HMR Raih Gold Status, Respons Kurang dari 10 Menit Jadi Kunci Penanganan Stroke
2.432 Kader TP PKK Dilibatkan, Kota Mataram Perkuat Jejaring Siaga Stroke
Sidoarjo Jadi Daerah Percontohan InCircular, Subandi Dorong Pengelolaan Sampah dari Hulu
Di Hadapan 109 Mahasiswa Unhan, Khofifah Paparkan Potensi Pangan Jatim Menuju Kedaulatan Nasional
Kemnaker Seleksi Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II, Mulai Magang 21 September
Kemnaker-Baznas Perluas Akses Kerja Inklusif, Disabilitas hingga Magang ke Jepang

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 14:43

PERWOSI Lamongan Periode 2025–2029 Dilantik, Bidik Atlet Perempuan hingga Pelosok Desa

Rabu, 16 September 2026 - 14:36

Produksi Garam Lamongan Baru 1.317 Ton, Pemkab Optimistis Kejar Target 20.000 Ton

Rabu, 16 September 2026 - 13:58

PSC 119 RSUD HMR Raih Gold Status, Respons Kurang dari 10 Menit Jadi Kunci Penanganan Stroke

Rabu, 16 September 2026 - 13:52

2.432 Kader TP PKK Dilibatkan, Kota Mataram Perkuat Jejaring Siaga Stroke

Rabu, 16 September 2026 - 13:08

Sidoarjo Jadi Daerah Percontohan InCircular, Subandi Dorong Pengelolaan Sampah dari Hulu

Berita Terbaru