SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim, Senin (8/9/2025). Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Sekretariat Daerah Jatim itu menjadi penanda berakhirnya skema kerja fleksibel yang diberlakukan sejak aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi pada akhir Agustus lalu.
Selain mengembalikan pola kerja ASN ke jam normal, Khofifah juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah pegawai yang terdampak insiden kebakaran saat demonstrasi.
Tiga ASN menerima santunan langsung dari Gubernur. Erwin Sugiarta, staf Biro Administrasi Pimpinan, memperoleh Rp20 juta setelah sepeda motornya dibakar massa. Doni, staf Biro Umum, mendapat Rp10 juta, sedangkan Wahyu, staf Biro Umum lainnya, memperoleh Rp5,5 juta karena kehilangan tabungan yang disiapkan untuk tahlilan 40 hari ibunya.
“Yang terkonfirmasi memang ada bangkai motor milik Erwin. Lalu ada juga tabungan Pak Wahyu yang terbakar. Itu rencananya untuk 40 hari ibunya,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan, pengaturan kerja fleksibel sebelumnya bertujuan melindungi pegawai di tengah potensi kerawanan keamanan. Kini, seluruh ASN kembali bekerja penuh sesuai tugas di masing-masing unit.
“Hari ini kita memulai kembali kerja full time. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali seperti normalnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, risiko tugas di tiap unit tidak selalu terbatas jam kerja. Karena itu, pemerintah provinsi tengah mengkaji penyesuaian beban kerja dan disparitas penerimaan pegawai.
“Kita sedang menghitung disparitas penerimaan di antara kita semua,” imbuhnya.
Dalam apel tersebut, Khofifah juga menyampaikan bahwa mulai Februari 2026, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen dari kelas jabatan.
“Karena harus ada kinerjanya dulu, maka per Februari 2026 PPPK akan mendapatkan TPP 50 persen dari kelas jabatan,” jelasnya.
Menurut Khofifah, peningkatan penghasilan ini diharapkan sejalan dengan beban tugas yang diemban para PPPK di lingkungan Pemprov Jatim.
Selain menyampaikan kebijakan teknis, Khofifah juga mengingatkan ASN untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan berinteraksi, terutama di ruang digital. Ia menekankan pentingnya akhlak dalam memanfaatkan teknologi informasi.
“Hari ini kehati-hatian harus lebih dijaga, mulai berucap, bertindak, hingga berinteraksi. Sekarang bukan hanya lisan, tapi jari-jari kita juga harus berakhlak,” pesannya.
Untuk memperkuat nilai tersebut, Khofifah menggagas kajian bulanan Nasoihul Jaelani atau Mutiara Nasihat Syekh Abdul Qadir Jaelani, yang berisi 31 ajaran tentang kejujuran, kesabaran, hingga keikhlasan. Kajian ini akan dipimpin Wakil Gubernur setiap bulan.
“Tontonan terlalu banyak, tuntunannya kurang. Karena itu kita perlu penguatan akhlak agar seiring dengan dinamika digital. Supaya hidup kita, keluarga, masyarakat, dan institusi selalu berjalan beriring dengan kebaikan,” pungkas Khofifah.
Di akhir apel, Gubernur juga menyempatkan diri melepas Baju Tri Haksoro, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Jatim yang memasuki masa purna tugas.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
