GRESIK, RadarBangsa.co.id – Komitmen terhadap pendidikan inklusi kembali mendapat sorotan setelah Anggota DPD RI, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., mengunjungi UPT SDN 13 Gresik pada Rabu (19/11). Kehadiran perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti langsung berbagai dilema lapangan yang dihadapi sekolah rujukan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Gresik.
Begitu tiba, Ning Lia disambut alunan angklung yang dimainkan oleh para siswa kelas inklusi. Pertunjukan sederhana itu menjadi simbol bahwa potensi anak-anak istimewa tetap tumbuh ketika diberikan ruang belajar yang layak. Suasana hangat makin terasa saat Ning Lia berkeliling kelas, berbincang dengan para siswa, dan menyapa mereka satu per satu.
Dalam dialog tersebut, Ning Lia terlihat kagum terhadap kemampuan para siswa meski menghadapi berbagai keterbatasan. Ia berbicara dengan Keysha, seorang siswa tuna rungu, kemudian mendengarkan bahasa Inggris fasih dari Andra, salah satu siswa inklusi. Bahkan, ia dibuat tertarik mengetahui bahwa Arya, siswa lainnya, memiliki kanal YouTube pribadi dan aktif berkarya di rumah.
Momen mengharukan terjadi ketika salah satu siswa dengan polos bertanya, “Siapa Ning Lia dan apa pekerjaannya?” Kepada para siswa, ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, “Ini adalah amanah yang dititipkan kepada saya selaku DPD RI. Tugas saya adalah sering terjun ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi,” ujarnya.
Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengajak siswa mengulang hafalan Rukun Iman dan memperkenalkan kembali program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus.
Di hadapan komite sekolah dan paguyuban orang tua, Ning Lia menggarisbawahi besarnya tantangan yang dihadapi sekolah inklusi di daerah. Ia menyebut keterbatasan anggaran dan fasilitas membuat banyak anak tidak mendapatkan hak pendidikan yang semestinya.
“Kebutuhan pelayanan pendidikan harus memenuhi harapan orang tua. Namun, dari 28 pendaftar, hanya lima siswa ABK yang bisa diterima karena keterbatasan anggaran dan fasilitas,” tutur Ning Lia.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya terfokus pada aspek fisik seperti gedung atau infrastruktur jalan. Peningkatan kualitas SDM, terutama bagi kelompok rentan seperti ABK, harus menjadi prioritas yang sama pentingnya.
“Guru pendamping (GPK) di sini ada lima orang, namun mereka menghadapi kompleksitas tinggi karena setiap ABK memiliki kebutuhan berbeda-beda. Saya memohon kepada Bapak Presiden untuk mengkaji ulang kebijakan terkait ini demi pemenuhan hak pendidikan anak-anak istimewa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPT SDN 13 Gresik, Sri Endriana, M.Pd., menyampaikan keresahan terkait operasional sekolah inklusi. Ia mengaku beban sekolah semakin berat karena SDN 13 menjadi rujukan utama masyarakat yang ingin mendaftarkan anak-anak berkebutuhan khusus.
“Kami adalah sekolah rujukan pendidikan inklusi. Karena keterbatasan sarana dan prasarana, kami hanya bisa menerima lima siswa ABK setiap tahun,” ujarnya.
Sri juga menilai pengalihan kewenangan dari Pemprov ke Pemkab mempersempit dukungan anggaran. Hal itu disebut berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan inklusi yang masih jauh dari ideal.
Lainnya:
- Hardiknas 2026, Bupati Jember Jamin Tunjangan Guru Utuh dan PPPK Tuntas
- Aksi Biru Lamongan Tekan 1.100 Anak Putus Sekolah, Perintis Genjot Akses Pendidikan
- Perintis dan Aksi Biru Lamongan Tekan Anak Putus Sekolah, Ini Dampaknya
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
