BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai daerah percontohan nasional dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Uji coba pendaftaran penerima bansos berbasis digital resmi dimulai Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.
Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran dinilai jauh lebih efisien. Hanya dengan menggunakan ponsel pintar, warga bisa menyelesaikan pendaftaran dalam waktu kurang dari lima menit.
Bagi warga yang tidak memiliki handphone atau belum terbiasa dengan teknologi, pemerintah desa menyiapkan operator khusus untuk membantu. Selain itu, Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga ikut turun tangan memastikan kelompok rentan tetap bisa terdaftar.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meninjau langsung jalannya uji coba di Desa Kemiren. Ia menyebut pelaksanaan awal berjalan tanpa kendala berarti.
“Alhamdulillah pendaftaran cepat, sederhana, dan masyarakat sangat antusias. Kami akan terus melakukan edukasi agar masyarakat paham, karena verifikasi penerima bansos akan dilakukan pemerintah pusat dengan data yang valid,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, digitalisasi bansos bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari perubahan perilaku birokrasi agar bantuan lebih tepat sasaran.
“Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Dengan digitalisasi, bansos bisa lebih tepat manfaat, sekaligus mendorong perubahan perilaku di masyarakat dan pemerintahan,” tegasnya.
Hadir dalam uji coba perdana itu sejumlah pejabat kementerian, di antaranya Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, hingga Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.
Joko Widiarto berharap masyarakat yang membutuhkan segera mendaftar, baik yang sudah pernah menerima maupun yang belum pernah tersentuh bansos.
“Prosesnya cepat dan mudah, jadi jangan ragu untuk mendaftar,” katanya.
Hal senada disampaikan Ratna Purnamadewi, Agen Perlinsos sekaligus Pendamping PKH Desa Kemiren. Menurutnya, tata cara pendaftaran digital sangat sederhana sehingga bisa menjangkau lebih banyak warga.
“Saya mulai dari penerima bantuan lama, lalu lanjut ke warga lain yang layak. Kalau lancar, dalam sepekan data bisa rampung,” ujarnya optimistis.
Kepala Desa Kemiren, M Arifin, juga mengonfirmasi tingginya partisipasi warganya. Dalam dua jam pendaftaran di balai desa, ratusan warga langsung terdaftar.
“Dengan digitalisasi, siapapun warga yang merasa membutuhkan bisa mendaftarkan diri. Harapannya, mereka yang benar-benar layak dan belum pernah menerima bantuan bisa terakomodasi,” tuturnya.
Bupati Ipuk menegaskan digitalisasi bansos di Banyuwangi adalah langkah awal menuju sistem bantuan sosial yang lebih transparan dan adil.
“Bansos digital ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal keadilan. Warga yang benar-benar berhak, insya Allah akan lebih mudah terjangkau,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
