BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi uji coba (pilot project) program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Program ini merupakan mandat Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menyebut Presiden memberikan tiga pesan kunci dalam program ini. “Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran,” ujarnya.
Melalui digitalisasi, masyarakat dapat mendaftar mandiri ke program bantuan sosial lewat Portal Perlinsos. Proses ini bisa dilakukan menggunakan ponsel pribadi atau dibantu agen perlinsos yang berasal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar, sekaligus membantu agen dalam mendampingi warga yang membutuhkan,” tambah Andy.
Sebagai persiapan, ratusan agen perlinsos di Banyuwangi mengikuti bimbingan teknis yang digelar 9–11 September 2025. Mereka terdiri atas 167 pendamping PKH dan 25 TKSK yang dilatih langsung oleh Gugus Tugas KPTDP.
Menurut Fathur Rahman Utomo dari Dewan Ekonomi Nasional, pendampingan intensif diberikan agar pendaftaran dapat dimulai akhir September. “Perlu dicatat, pendaftaran ini untuk bansos tahun 2026. Untuk 2025 masih memakai mekanisme lama,” jelasnya.
Fathur menerangkan pilot project ini memiliki empat tahapan: pendaftaran, seleksi, pemberitahuan hasil, serta mekanisme sanggah bila ada keberatan. Pada tahap seleksi, pakar kemiskinan akan merumuskan kriteria kelayakan berdasarkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.
Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional, menambahkan, “Agen perlinsos cukup fokus membantu registrasi. Kelayakan akan diputuskan sistem dengan formula yang dikembangkan pakar kemiskinan dan dievaluasi bertahap.”
Salah satu pendamping PKH, Tanti dari Kecamatan Glagah, mengaku sistem baru ini lebih praktis. “Pendaftaran cukup satu sampai dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Hasilnya keluar sekitar satu bulan,” ungkapnya.
Melalui Portal Perlinsos, pendaftar akan menerima notifikasi apakah diterima atau tidak sebagai penerima bansos, lengkap dengan alasannya. Warga yang tidak lolos tetap diberi kesempatan untuk menyanggah. “Kami sudah menyiapkan mekanisme sanggah agar warga bisa mengajukan keberatan,” tambah Andika.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Menurutnya, kesiapan agen menjadi kunci kelancaran proses pendaftaran.
“Kami sepakat tidak hanya pendamping PKH dan TKSK, tapi juga kader Dasa Wisma hingga operator desa akan dilatih sebagai agen. Dengan begitu, warga bisa langsung datang ke desa tanpa bingung mencari pendamping,” kata Ipuk.
Uji coba di Banyuwangi diharapkan menjadi percontohan nasional dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital. Jika berjalan sesuai rencana, program ini bukan hanya memastikan bansos lebih tepat sasaran, tetapi juga mendorong transparansi dan memperkecil potensi kesalahan penyaluran.
“Tujuannya sederhana: agar bantuan benar-benar sampai ke mereka yang berhak,” pungkas Ipuk Fiestiandani.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar