KOTA BATU, RadarBangsa.co.id — Tantangan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, terus menjadi perhatian. Pemerintah dan masyarakat kini mendorong pendekatan kolaboratif berbasis komunitas sebagai solusi berkelanjutan terhadap krisis sampah yang semakin kompleks.
Melalui dukungan Dana Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kota Batu Fraksi Golkar, Ilyas, S.Sos, ratusan warga dari berbagai unsur diundang dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah, yang digelar Selasa (5/8/2025) di salah satu hotel di Kota Batu.
Sebanyak 288 peserta hadir, terdiri dari ketua RT/RW, kelompok tani, KWT, Gapoktan, komunitas swadaya masyarakat (KSM), hingga pengelola TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Dian Fachroni.
“Bumiaji merupakan sentra wisata dan kuliner yang memproduksi sampah dalam jumlah besar, belum termasuk limbah rumah tangga. Saat ini tercatat volume sampah mencapai 30 ton per hari,” ujar Ilyas kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif warga dalam menerapkan sistem pengelolaan yang efektif. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan ini agar tidak berhenti sebagai seremoni belaka, melainkan mendorong praktik nyata di lapangan.
“Kami ingin TPS3R tak sekadar dibangun, tapi dijalankan dengan serius, terstruktur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ilyas juga merujuk pada regulasi yang menjadi dasar hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Ia menilai, implementasi aturan tersebut di tingkat desa masih belum optimal.
Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni, menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah kian mendesak, terlebih setelah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung dua tahun lalu.
“Pemerintah Kota Batu telah mengalokasikan dana rata-rata Rp500 juta per desa untuk mendukung pembangunan TPS3R di seluruh 19 desa di tiga kecamatan. Namun, pelaksanaannya belum seragam. Ada yang baru 50% selesai secara fisik,” jelas Dian.
Ia menyebut, capaian pengelolaan sampah di Kota Batu baru mencapai 22%, jauh dari target nasional 100% pada tahun 2029. Untuk itu, DLH akan memperkuat pendampingan terhadap pemerintah desa agar pembangunan sistem pengelolaan sampah bisa lebih terarah dan berkelanjutan.
“Permasalahan sampah tidak akan selesai tanpa keterlibatan semua pihak — dari pemerintah, masyarakat, hingga komunitas lokal. Kami mengapresiasi inisiatif legislator seperti Pak Ilyas yang proaktif menggandeng warga,” pungkas Dian.
Penulis : wanto
Editor : Zainul Arifin
