MOJOKERTO, RadarBangsa.co.id – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar oleh Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara Hybrid di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, pada Rabu (3/1) pagi.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga turut diikuti para kepala daerah seluruh Indonesia dan Kementerian/Lembaga Terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian memaparkan, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indonesia Pada Desember 2023 Secara Year-On-Year (YOY) Sebesar 2,61 Persen. Terkait angka inflasi dapat terjaga dengan baik, Tito mengingatkan, semua pihak agar tidak lantas terlena. Pasalnya, di bulan Desember tahun 2023 masih ada kenaikan harga BBM, serta faktor kenaikan harga pada perayaan natal dan tahun baru.
“Faktor natal dan tahun baru yang membuat demand diberbagai sektor tinggi termasuk sektor wisata, transportasi, dan mobilitas masyarakat bergerak. kemudian ada juga acara tahun baru, malam tahun baru, banyak yang pesta, banyak yang makan, membuat pola demand meningkat. demand yang meningkat otomatis akan meningkatkan terjadi kenaikan harga,” ujarnya.
Tito juga menjelaskan, dari data per 2 Januari 2024, perkembangan inflasi global menunjukkan posisi inflasi Indonesia berada di peringkat 53 dari 186 negara di dunia yang diurutkan dari inflasi terendah hingga tertinggi.
Adapun ditingkat ASEAN, posisi inflasi Indonesia berada di rangking 4 terendah dari 11 negara setelah Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sementara diantara negara G20, Indonesia menduduki peringkat nomor 7.
“Di negara G-20 ekonomi terbesar dunia, 20 negara ekonomi terbesar dunia, peringkat kita adalah inflasinya termasuk 7 yang terendah, bersama dengan China, Italy, Switzerland, Netherland, Saudi, Euro Area, dan kemudian Indonesia. sisanya masih ada 16 negara G20 yang inflasinya diatas kita, mulai dari jepang diatas kita, Amerika diatas kita, bahkan yang tertinggi Argentina 161 persen,” ucapnya.
Mendagri juga menambahkan, saat ini ada dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni lapangan pekerjaan dan stabilisasi harga bahan pokok (bahan pangan). Isu ini mendominasi sebesar 60 persen dibanding isu lainnya. Hal tersebut, menimbulkan gejolak keamanan dan politik serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Kita melihat tren pertumbuhan ekonomi dunia, kita masih terjaga diangka 4,94 persen. Itu lebih baik daripada banyak negara-negara Norway, bahkan kita diatas Amerika dan sebagian negara-negara Eropa. Pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, rangkingnya adalah rangking 50 dari 185 negara,” tambahnya.
Terkait mengendalikan inflasi, Tito juga mengimbau Pemda segera melakukan percepatan tanam sesuai komoditas masing-masing dalam rangka pengendalian inflasi.
Ia juga menambahkan, gerakan tanam yang dilaksanakan secara serius bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai lonjakan kenaikan harga pangan, seperti cabai dan bawang merah yang harganya tinggi.
“Jadi (Pemda) sudah mulai menentukan membuat program cepat tanam di daerah masing-masing sesuai dengan komoditas yang cocok di daerah itu,” tambahnya.
Selain itu, musim penghujan yang terjadi pada saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan menanam. Apalagi pihak Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengingatkan daerah mana saja yang perlu melakukan percepatan tanam disertai dengan jenis produksinya.
Sementara pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan membantu dalam hal irigasi.
“Tolong kalau bisa juga dikoordinasikan, saya sudah sampaikan bagaimana untuk bisa memberikan subsidi dari daerah yang surplus, misalnya bawang merah, cabai merah untuk subsidi transportasi bisa membantu daerah-daerah yang defisit cabai, bawang merah, dan lain-lain. Ini mohon bantuan dari Bapanas juga,” ucap Mendagri.
Lanjut Tito, anggaran dari Pemerintah dalam mengendalikan inflasi perlu dimanfaatkan untuk gerakan percepatan tanam, misalnya untuk membantu subsidi transportasi pangan dari daerah surplus ke daerah yang minus.
“Kemudian juga ada anggaran untuk Dinas Perdagangan untuk stabilisasi harga, kemudian Dinas pertanian, Perkebunan untuk masalah percepatan tanam dan lain-lain. Kemudian bisa dipakai untuk gerakan pasar murah atau kegiatan Bansos tunai maupun non-tunai,” sambungnya dengan tegas.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, merespon arahan dari Mendagri, menjelaskan bahwa tingkat inflasi di Bumi Majapahit berada pada angka normal. Meskipun demikian, dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah pusat memantau peningkatan kinerja oleh pemerintah daerah masing-masing.
“Kita tidak mungkin bisa mengendalikan inflasi hanya di Mojokerto, karena inflasi ini berskala luas. Nah, yang dinilai adalah apa yang dilakukan oleh daerah dalam TPID dalam upaya pengendalian inflasi,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Ikfina mendorong satgas pangan, Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) Kabupaten Mojokerto, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto untuk saling berkoordinasi dalam memantau toko pangan kita (TPK) yang tersebar di beberapa pasar.
Ia juga menjelaskan keberadaan Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (WULANDARI) di pasar Mojosari, yang dianggapnya dapat menjadi andalan Pemkab Mojokerto dalam menjual beras Bulog. Hal ini, tentu saja, harus didukung oleh aplikasi sederhana untuk memantau penjualan produk di WULANDARI.
“Jadi nanti buat aplikasi sederhana untuk kasirnya dengan menggunakan KTP untuk pembelian, sehingga nanti dia tidak bolak-balik untuk melakukan pembelian dengan KTP yang sama. Ini bukan untuk mempersulit, tetapi takutnya nanti dijual kembali,” ungkapnya.
Sebagai langkah dalam mendukung pengendalian inflasi, Bupati Ikfina mengusulkan peningkatan pembelian bahan pokok melalui Aplikasi Tumbas (Transaksi Produk Unggulan, Mojokerto Berkualitas) untuk meminimalisir keberadaan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Iya, agar bisa beli lewat aplikasi Tumbas, jadi itu harus ditingkatkan, agar orang-orang tidak main-main di luar,” jelasnya.
Bupati Ikfina juga menekankan perlunya peningkatan penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dengan menanam cabai rawit dan cabai merah. Namun, ia menegaskan bahwa dinas terkait harus memantau secara cermat perkembangan penanaman tersebut.
“Karena ini tidak hanya sekedar beli bibit cabai terus dibagi, selesai. Tapi nanti kita pantau hasilnya seberapa, mereka harus laporkan berapa kilogram cabainya. Itu nanti cabai diambil dan dilaporkan,” tambahnya.
Bupati Ikfina juga menilai bahwa dalam pemanfaatan dana desa, perlu dilakukan pemetaan terhadap desa-desa di Kabupaten Mojokerto. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.
“Tim Disperta harus serius. Saya juga minta ada tindak lanjut secara tertulis, karena untuk pelaporan itu butuh bukti,” paparnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto, Poedji Widodo, menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil untuk mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit. Ini termasuk sidak ke pasar dan distributor untuk mencegah penahanan barang, operasi pasar, koordinasi dengan daerah penghasil komoditi, mendapatkan informasi daerah yang mengalami surplus komoditi, dan melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi.
“Pemantauan harga dan stok dilakukan untuk memastikan kebutuhan tersedia, serta pencanangan gerakan menanam, menjaga pasokan, memberikan bantuan transportasi dari APBD, dan gerakan ASN membeli beras Bulog premium,” tambahnya.
Rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri RI juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten, staf ahli Bupati Mojokerto, jajaran Forkopimda, dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
