MAGETAN, RadarBangsa.co.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Jawa Timur, Lia Istifhama, melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Magetan pada Kamis (28/8). Kehadiran perempuan yang akrab disapa Ning Lia ini disambut langsung oleh Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dengan program pembangunan daerah. Ia mencontohkan, inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kerja sama ekonomi internasional melalui skema *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) perlu benar-benar ditindaklanjuti di tingkat lokal.
“Jangan sampai IEU-CEPA hanya berhenti di atas kertas tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat. Saya berharap Magetan bisa mengawal dengan menyiapkan industri lokal agar mampu menembus pasar ekspor,” ujar Ning Lia.
Selain menyoroti perdagangan global, Ning Lia juga menekankan peran infrastruktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan exit tol menuju Magetan akan menjadi katalisator investasi dan sekaligus memperkuat sektor unggulan, mulai dari peternakan ayam petelur, sapi potong, hingga industri kreatif dan kerajinan lokal.
“Magetan punya potensi luar biasa. Selain dikenal sebagai daerah dengan usia harapan hidup tinggi, produk lokalnya juga kompetitif. Jika akses tol dibuka, distribusi akan lebih lancar dan pemasaran produk semakin meluas,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Nanik memaparkan kondisi fiskal daerah yang dinilai masih rapuh. Ia menyebutkan, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,9 triliun, realisasi baru mencapai Rp1,3 triliun. Sedangkan dana transfer daerah dari pusat terealisasi Rp1,08 triliun dari target Rp1,6 triliun.
“PAD Magetan hanya 13,5 persen. Fiskalnya masih rendah, sehingga ketika ada tambahan beban, seperti pengangkatan PPPK, menjadi sangat berat. Belanja pegawai harus dijaga maksimal 30 persen sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Nanik.
Ia menambahkan, hambatan teknis masih kerap terjadi, mulai dari kurang bayar dana transfer pusat hingga persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), PPN, dan PPh yang berpotensi membuat APBD defisit.
Menanggapi kondisi itu, Ning Lia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan fiskal yang lebih adil bagi daerah dengan PAD rendah seperti Magetan.
“Jangan sampai daerah terbebani standar nasional yang tidak sesuai kemampuan fiskal. Jika daerah sehat, masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
