Dishub Sidoarjo Buka Alasan Kenaikan Anggaran Penjaga Perlintasan Kereta Api 2026

Selasa, 7 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo menjelaskan alasan kenaikan anggaran jasa tenaga penjaga perlintasan kereta api dalam APBD 2026. Penambahan anggaran tersebut dipastikan bukan untuk merekrut petugas secara besar-besaran, melainkan memenuhi kebutuhan operasional sekaligus meningkatkan perlindungan bagi para penjaga perlintasan.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Sidoarjo, Sutarni, mengatakan jumlah tenaga penjaga perlintasan saat ini mencapai 86 orang atau bertambah tujuh orang dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan dilakukan untuk menggantikan petugas yang meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun tidak lagi dapat bertugas karena alasan kesehatan.

Menurutnya, para petugas ditempatkan di sekitar 30 titik perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lokasinya tersebar di sejumlah wilayah, mulai Krian, Balongbendo, Candi, Tanggulangin, Seketi hingga kawasan Kota Sidoarjo, dengan sistem kerja tiga shift di titik-titik yang memiliki lalu lintas padat.

Sutarni menjelaskan pengadaan tenaga penjaga dilakukan melalui sistem e-katalog dengan penyedia jasa PT Braja Musti. Perusahaan tersebut diwajibkan memiliki kerja sama pelatihan dengan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun agar seluruh petugas memiliki kompetensi sesuai standar keselamatan perkeretaapian.

“Sebagian besar petugas sudah bertugas sejak beberapa tahun lalu. Penambahan dilakukan untuk mengganti personel yang meninggal, mengundurkan diri, atau sakit, sekaligus memenuhi kebutuhan penjagaan selama 24 jam,” kata Sutarni, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan anggaran yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembayaran gaji. Di dalamnya juga mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan, gaji ke-13 dan ke-14, serta biaya pengelolaan perusahaan sebagai penyedia jasa.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai kenaikan anggaran penjaga perlintasan kereta api. Dishub menilai transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa alokasi anggaran difokuskan pada keberlangsungan layanan dan keselamatan di perlintasan sebidang.

“Risiko pekerjaan penjaga perlintasan sangat tinggi. Karena itu kami memastikan seluruh petugas bekerja sesuai prosedur demi menjaga keselamatan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api,” pungkasnya.

Penulis : Rino

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru