SURABAYA, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat koordinasi (rakor) di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3), untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi dan potensi kekeringan menjelang musim kemarau 2026. Langkah ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan lintas sektor sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan.
Rakor dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BMKG dan instansi teknis terkait.
Dalam rakor tersebut, Pemprov Jatim menyoroti kondisi anomali cuaca yang terjadi saat ini. Di satu sisi, sejumlah wilayah masih terdampak banjir, namun di sisi lain tanda-tanda kekeringan mulai muncul, seperti yang dilaporkan di Kabupaten Tuban.
Berdasarkan proyeksi BMKG, fase kekeringan di Jawa Timur diperkirakan mulai terjadi pada April 2026. Intensitasnya akan meningkat pada Mei dan mencapai puncak pada Agustus, seiring pengaruh fenomena El Nino.
Menghadapi kondisi ini, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan sumber air melalui sumur dalam, serta penguatan sistem irigasi perpompaan untuk mendukung sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan ekstrem.
Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini agar dampak kekeringan dapat diminimalisir.
“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah ada yang mengalami kekeringan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Jawa Timur harus tetap menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional.
“Indeks Pertanaman padi di Jawa Timur dimaksimalkan tidak turun, karena produksi padi dan beras Jatim menjadi andalan nasional,” katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyebut peningkatan kesiapsiagaan merupakan langkah yang relevan, mengingat kejadian kebakaran hutan dan lahan mulai muncul di sejumlah daerah di Indonesia.
“Bukan sesuatu yang berlebihan jika kita meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau atau kekeringan,” ujarnya.
Upaya antisipasi ini menjadi krusial karena Jawa Timur merupakan salah satu daerah penyumbang utama produksi beras nasional. Penurunan indeks pertanaman berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional.
Selain sektor pertanian, dampak kekeringan juga berpotensi memicu krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, menjadi kunci utama.
Dalam rakor, disepakati sejumlah langkah strategis seperti penguatan satgas darat, percepatan distribusi air bersih, hingga opsi operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.
BNPB bersama Pemprov Jatim juga menyiapkan dukungan sarana, termasuk helikopter water bombing yang akan ditempatkan di wilayah strategis seperti Madiun dan Surabaya. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat respons jika terjadi kebakaran.
“Prediksi BMKG menunjukkan puncak kemarau Agustus 2026 akan berdampak luas. Karena itu, berapapun kebutuhan armada akan kami siapkan,” pungkas Suharyanto.
Baca Juga:
- Gubernur Khofifah Rotasi Tujuh Pejabat Eselon II, Perkuat Sistem Merit Pemprov Jatim
- Pasar Murah di Lamongan, Sambut Natal dan Tahun Baru
- Bagaimana Cara Memilih Router Gaming dengan Tepat
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
