WFH ASN Bangkalan Diselaraskan Jatim Mulai April 2026, Bupati Lukman: Jangan Ganggu Layanan Publik

Jumat, 27 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat sidak bersepeda, Jumat (27/3/2026) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Bupati Bangkalan Lukman Hakim saat sidak bersepeda, Jumat (27/3/2026) (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menegaskan akan menyelaraskan kebijakan Work From Home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sinkronisasi ini dilakukan agar pola kerja birokrasi tetap efektif dan pelayanan publik tidak terganggu.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersepeda di kawasan perkotaan, Jumat (27/3/2026).

Lukman menjelaskan, langkah penyesuaian ini penting menyusul kebijakan Pemprov Jawa Timur yang menetapkan WFH bagi ASN setiap hari Rabu mulai awal April 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi energi tanpa mengurangi produktivitas kerja.

Menurutnya, penerapan di tingkat kabupaten tidak bisa dilakukan secara terpisah. Diperlukan keselarasan agar koordinasi antar level pemerintahan tetap berjalan optimal.

Ia menegaskan, perbedaan pola kerja antara provinsi dan kabupaten berpotensi menghambat komunikasi birokrasi. Karena itu, Pemkab Bangkalan akan mengatur teknis pelaksanaan agar tetap sinkron.

“Kita akan mengikuti kebijakan dari provinsi. Nanti kita sesuaikan secara teknis agar tidak terjadi ketidaksinkronan dalam pola kerja birokrasi,” ujar Lukman.

“Kalau provinsi menerapkan di hari tertentu, kita harus menyesuaikan. Jangan sampai ketika provinsi membutuhkan koordinasi, justru kabupaten dalam kondisi pola kerja yang berbeda,” imbuhnya.
Selain WFH, Pemkab Bangkalan juga membuka opsi inovasi lain seperti bersepeda ke kantor dan pengaturan kerja fleksibel. Langkah ini sejalan dengan upaya efisiensi energi yang tengah didorong pemerintah secara nasional.

Kebijakan ini dinilai berpotensi berdampak luas, terutama pada pola kerja ASN dan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah dituntut adaptif tanpa mengorbankan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Lukman menegaskan bahwa prinsip utama kebijakan ini adalah menjaga produktivitas ASN. “Yang terpenting adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu. Mau WFH atau bekerja di kantor, kinerja ASN harus tetap optimal,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Hortikultura Dinilai Bisa Jadi Peluang Baru bagi Petani Lamongan
KLB IA UPN Veteran Jatim Cabut Mandat Ketua Umum, Seluruh Ketua IA Fakultas Ambil Alih Kepemimpinan
SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
312 Kampung Olahraga di Sidoarjo Tak Hanya Bikin Sehat, Tetapi Juga Gerakkan UMKM
Khofifah Kenang Yasuo Fukuda, Tokoh yang Bantu Perkuat Investasi Jepang di Jatim
Kapolrestabes Semarang Soroti Modus Narkoba Lewat Vape Saat Safari Subuh
Ultimatum 5×24 Jam untuk PT IIS Asian Agri Group, Aktivis Soroti HGU hingga CSR di Pelalawan
Kabupaten Pasuruan Borong 3 Penghargaan, dari Pangan hingga Inovasi Pelayanan Publik

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 06:02

Hortikultura Dinilai Bisa Jadi Peluang Baru bagi Petani Lamongan

Minggu, 1 November 2026 - 05:55

KLB IA UPN Veteran Jatim Cabut Mandat Ketua Umum, Seluruh Ketua IA Fakultas Ambil Alih Kepemimpinan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:28

312 Kampung Olahraga di Sidoarjo Tak Hanya Bikin Sehat, Tetapi Juga Gerakkan UMKM

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:23

Khofifah Kenang Yasuo Fukuda, Tokoh yang Bantu Perkuat Investasi Jepang di Jatim

Berita Terbaru